Sudah 5 Tahun, Program BOS Tetap Tumpul

GARUT, KOMPAS.com — Sudah hampir lima tahun program bantuan operasional (BOS) digulirkan. Namun, tujuan BOS untuk menghilangkan hambatan masyarakat mendapat pelayanan pendidikan, paling tidak pada tingkat SD dan SMP/sederajat,  belum tercapai.

Demikian terungkap dalam konferensi pers yang digelar bersama-sama antara Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Perjuangan Guru, serta Koalisi Pendidikan di Garut, Jawa Barat, Selasa (31/8/2010), untuk mengkritisi kebijakan pemerintah mengalihkan dana BOS langsung ke pemerintah daerah. Hadir di acara tersebut para aktivis pendidikan, guru-guru, serta kepala sekolah.

Koordinator Divisi Monitoring ICW Ade Irawan mengatakan, penelitian ICW selama 2006-2008 memperlihatkan, rata-rata sekolah masih membebani orangtua dengan beragam biaya, mulai proses penerimaan murid hingga kelulusan. "Malah, tren beban biaya pendidikan yang ditanggung orangtua semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana BOS," kata Ade.

Pada 2005, total rata-rata biaya sekolah yang dikeluarkan orangtua pada tingkat SD sebesar Rp 3,5 juta per tahun meningkat menjadi Rp 4,7 juta per tahun pada 2008. Menurut Ade, ada beberapa masalah yang menyebabkan program BOS tidak kunjung mampu menghilangkan biaya yang menghambat warga untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar itu. Pertama, dari sisi alokasi dana yang disediakan masih jauh dari kebutuhan.

"Walau Kemdiknas beberapa kali menambah alokasi, tapi jumlahnya masih sangat kecil," ujarnya.

Sebagai perbandingan, lanjut dia, alokasi dana BOS 2010 pada tingkat SD kota sebesar Rp 400.000 per murid per tahun dan SMP kota sebesar Rp 575.000 per murid per tahun. Sementara itu, kebutuhan faktualnya pada tingkat SD sebesar Rp 1,8 juta per murid per tahun dan SMP sebesar Rp 2,7 juta/murid/tahun.

"Dari sisi pembagian dana, Kemdiknas mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama. Karena itulah, alokasi dana BOS pun dibuat sama rata. Padahal dalam kajian mengenai pembiayaan sekolah, kondisi dan lokasi sekolah sangat berpengaruh pada kebutuhan biaya," kata Ade.

Selain itu, penghitungan kebutuhan sekolah dilakukan secara top down. Kemdiknas mengawali penghitungan dengan kemampuan anggaran yang kemudian dibagi-bagi ke sekolah.

Masalah lain, lanjut Ade, walau alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, masih tetap saja dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan.

"Relasi yang timpang pada tingkat sekolah, terutama lemahnya posisi tawar guru dan orangtua ketika berhadapan dengan kepala sekolah dan lemahnya posisi kepala sekolah ketika berhadapan dengan dinas yang menyebabkan mudahnya dana BOS dikorupsi," ucapnya.

Adapun program BOS terbit akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Maret dan Oktober 2005. Atas dasar pertimbangan "mengalihkan" subsidi dari orang kaya ke orang miskin itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama membuat skema penyaluran dana kompensasi berupa dana BOS.