TRIAS KUNCAHYONO
Baghdad sudah berlumuran darah. Entah sudah berapa banyak bom mobil dan bom bunuh diri yang meledak di kota itu. Entah sudah berapa banyak roket yang dijatuhkan atas Baghdad. Entah berapa banyak peluru kendali yang ditembakkan ke arah Baghdad. Entah juga berapa banyak orang yang ditembak, baik oleh sesama orang Irak maupun oleh tentara asing.
Semua itu terjadi setelah invasi militer AS dan sekutunya, dimulai 20 Maret 2003. Ketika dua pekan lalu sebagian besar dari 170.000 tentara AS ditarik dari Irak—dan menyisakan sekitar 50.000 personel yang akan bertindak sebagai pelatih tentara dan polisi Irak—orang semakin yakin bahwa perang itu tidak ada artinya walaupun diberi kata sandi ”Operation Iraqi Feedom”. Siapa yang dibebaskan?
Lantas orang pun bertanya: Masihkah Baghdad pantas disebut sebagai Madinat as-Salam atau Kota Perdamaian seperti dahulu Abu Jafar al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbasiah, menyebutnya? Siapa yang pertama-tama harus dituntut tanggung jawab atas hancurnya perdamaian dan kedamaian di Baghdad dan Irak secara keseluruhan?
George W Bush, mantan Presiden AS. Dialah yang menyulut api peperangan dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Keputusan untuk perang didasarkan pada alasan: Saddam Hussein memiliki hubungan dengan serangan 9/11 terhadap World Trade Center dan Pentagon; data intelijen menunjukkan Irak memiliki senjata pemusnah massal; perang akan berlangsung begitu cepat dan demokrasi akan tumbuh berkembang di Irak; perang tidak akan menghabiskan biaya banyak.
Semua alasan itu tidak ada yang benar. Tidak ada senjata pemusnah massal. Saddam tidak mempunyai hubungan dengan serangan 9/11. Demokrasi juga tak segera tumbuh di Irak, bahkan sekarang belum terbentuk pemerintahan baru meski pemilu sudah lima bulan lalu diadakan. Perdamaian? Masih jauh dari terwujud. Korban tewas? Begitu banyak. Menurut catatan, lebih dari 4.000 tentara AS tewas dan 7.300 tentara lainnya terluka. Dari pihak Irak? Berlipat-lipat dari jumlah itu. Ada yang menyebut 100.000 orang tewas.
Lalu, di mana ”pembebasan” itu? Irak dibebaskan dari apa? Impian AS untuk menjadikan Irak sebagai negara demokrasi di kawasan itu, yang pada akhirnya akan memberikan angin pembaruan di seluruh kawasan, juga tidak membuahkan hasil.
Stephen Biddle dalam Foreign Affairs, Maret/April 2006, menyatakan, strategi AS di Irak saat ini sama dengan yang diterapkan di Vietnam dahulu yang disebut ”Vietnamisasi”. Strategi ini berujung pada penarikan seluruh Angkatan Darat AS dari Vietnam pada tahun 1973.
Pada akhirnya AS harus berani mengakui, ”misi” mereka gagal. Sementara itu, kondisi Irak semakin kusut. Kelompok Sunni dan Syiah terus berebut kekuasaan. Ini diramaikan lagi oleh etnis Kurdi yang tidak mau dianggap sepi.
Adalah Presiden Barack Obama yang kemudian memutuskan menarik pasukan AS keluar dari Irak. Kalau Bush berpendapat bahwa konflik di Irak (juga Afganistan) sebagai misi dan kesempatan utamanya untuk mengubah wilayah kritis itu, Obama melihat kedua wilayah itu sebagai masalah yang harus diatur dan diatasi.
Itulah sebabnya, sejak kampanye presiden, Obama sudah berjanji akan menarik pasukan AS dari Irak. Tetapi, ia menegaskan, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab AS di Irak tidak berhenti dengan penarikan pasukan itu. AS harus tetap bertanggung jawab membangun Iran dan membantu serta mendorong Irak menjadi negara demokratik.
Ketika Obama secara tegas memutuskan untuk menarik pasukan AS dari Irak dan menyatakan tanggung jawab atas masa depan negeri itu, kita di sini justru terombang-ambing isu Malaysia. Sebuah isu yang tidak seruwet Irak, tetapi telah membuat para pemimpin kita tak berdaya dan kelu lidahnya. Pantas kalau kemudian kita bertanya, Pak Presiden, bagaimana caranya mengakhiri krisis dengan Malaysia ini?
Jangan sampai kita diam saja dan akhirnya orang mengatakan: Nunc nostra res publica audaciam non habet (Dewasa ini Republik kita tidak mempunyai keberanian). Ben Sirakh, orang mursyid zaman dulu, pernah mengatakan, seniman dinilai dari karyanya, dan pemimpin dari rakyat dan kebijaksanaannya.