DPR Setuju Revisi Biaya Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui revisi perhitungan pembangunan gedung baru DPR yang dikritik sebagian besar masyarakat karena dinilai terlalu mahal. Dari perhitungan awal Rp 1,8 triliun untuk 27 lantai berikut pembangunan kontruksi sipil dan isi gedung serta informasi dan teknologi atau IT, kini biaya tersebut direvisi lebih murah menjadi Rp 1,5 triliun dengan 36 lantai.

Ruangan spa dan rekreasi yang semula diberitakan dipastikan tidak ada lagi. Ketua DPR-RI Marzuki Ali menyatakan hal itu di sela-sela buka puasa bersama pimpinan partai politik koalisi pendukung Presiden SBY-Wakil Presiden Boediono di Puri Indah Cikeas, Nagreg, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/9/2010) malam.

"Oleh sebab itu, besok, Senin, akan saya kumpulkan semuanya, termasuk konsultannya. Saya cuci otaknya. Masa, Gedung Parlemen disebutnya ada spa dan lain-lain. Itu, kan, mencederai rakyat. Harusnya dia sadar, Gedung Parlemen itu bukan untuk leisure (bersenang-senang). Gedung itu untuk kerja. Masa gedung untuk kerja ada ruangan kaya gitu," tandasnya.

Marzuki mengaku sebenarnya tidak ada rencana membangun ruangan spa dan ruang rekreasi di Gedung DPR, Senayan. "Jadi, saya pastikan tidak ada ruangan itu. Sebetulnya, dari awal memang tidak ada. Kami semuanya terkaget-kaget mendengar adanya ruang itu," tambahnya.

Tak perlu repotkan Presiden Lebih jauh, Marzuki mengatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR itu terkait dengan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kinerja DPR. Gedung yang ada sekarang ini kapasitasnya hanya 800 orang. Padahal, jika 560 orang anggota Dewan dikalikan lima orang staf ahli yang akan dimiliki anggota DPR untuk meningkatkan kinerjanya, maka jumlahnya akan menjadi 2.240 orang sehingga perlu gedung baru untuk menampung mereka.

"Kalau tidak dibangun gedung baru, kan overload. Mau ditampung di mana tambahan lima staf ahli untuk 560 anggota DPR itu?" tanya Marzuki.

Menurut Marzuki, gedung DPR sekarang ini sudah melebihi kapasitas. "Sekarang ini, mari kita berpikir logis dan rasional. DPR tidak pernah mengada-ada, kok. DPR yang sekarang ini hanya melanjutkan saja. Karena konsultannya sudah dibayar, anggarannya juga sudah disiapkan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, membantah kalau ada perpecahan suara di partai koalisi pendukung pemerintah. Namun, ia mengakui partainya meminta agar pembangunan gedung baru DPT ditunda untuk sementara waktu sambil perhitungan ulang.

"Memang, ada juga yang intinya meminta hanya direvisi dan pembangunan dilanjutkan," ujarnya, tanpa mau merinci partai yang dia maksud.

Hatta menegaskan, agar semangat itu jangan berlebih-lebihan dan harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang dinilai sangat mendesak dalam hal anggaran. "Fraksi kami beranggapan agar ada baiknya dana tersebut diarahkan dulu untuk alokasikan pertahananan sehingga pembangunannya ditunda dulu sambil dihitung lagi," ujarnya.

Ditanya apakah perpecahan suara itu sudah diketahui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Hatta mengaku tidak ada perpecahan sehingga Presiden tidak ikut campur .

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga mengaku, masalah pembangunan gedung baru DPR tidak perlu disampaikan kepada Presiden karena tidak perlu merepotkan Presiden. Namun, ia setuju jika biaya pembangunan gedung baru DPR itu direvisi sebelum dibangun supaya tidak mahal.

"Akan tetapi, saya gariskan, jangan sampai ada fasilitas yang aneh-aneh. Buat apa spa? Kalau masih ada, sebaiknya dihapuslah. Itu sangat tidak pas," ujarnya.