Regulasi Belum Berpihak pada Ibu Bekerja
Jakarta, Kompas -
Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Nia Umar KL mengatakan, pekan lalu, masih ada hambatan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif bagi ibu bekerja.
Peraturan yang ada ternyata masih kurang mendukung. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 Ayat 1 menyebutkan, ”Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.” ”Waktu menyusui 1,5 bulan itu kurang karena pemberian ASI secara teknis butuh pembelajaran dan pembiasaan. Di banyak perusahaan yang mengikuti aturan itu secara ketat, perempuan jadi kesulitan memberikan ASI,” ujarnya.
Persoalan lainnya ialah terbatasnya fasilitas khusus di tempat kerja dan sarana umum yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Menurut Nia, ruangan khusus dapat mengikuti kondisi tempat bekerja. ”Untuk perusahaan kecil dengan jumlah pegawai sedikit yang menyewa ruangan, penyediaan ruangan dapat dilakukan pengelola gedung. Sedangkan di perusahaan besar dan pabrik dengan banyak pekerja perempuan, sebaiknya menyediakan ruangan itu sendiri,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, ASI eksklusif pada usia dua tahun turun dari 64 persen pada 2002 menjadi 48 persen pada 2007. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan sekitar 30 persen.
Dalam seminar ”Sosialisasi UU Kesehatan Terkait Pasal-pasal Pemberian ASI Eksklusif” yang diselenggarakan Perkumpulan Perinatologi Indonesia, Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nur Asiah mengatakan, pemberian ASI oleh ibu bekerja cenderung rendah karena belum semua pengusaha menganggap hal itu penting sehingga masih perlu terus disosialisasikan.
Mengenai tempat khusus menyusui, dia mengatakan, biasanya perusahaan yang mengaturnya dalam perjanjian kerja bersama.(INE)
