Studi banding

DPD Belajar Bikin 'Law Center' ke Inggris

Kompas.com - 15/09/2010, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Libur Lebaran usai, para wakil rakyat memulai kerjanya dengan melakukan lawatan studi banding ke luar negeri. Tak hanya anggota Komisi X DPR yang tengah ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang, sejumlah anggota DPD juga akan berkunjung ke Inggris pada Jumat (17/9/2010) mendatang.

Awal Oktober, beberapa anggota DPD juga akan melawat ke Belanda untuk tujuan yang sama. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPD Laode Ida membenarkan bahwa enam orang anggotanya akan ke negeri Pangeran Charles itu untuk belajar konsep law center di parlemen Inggris.

Dikatakan Laode, DPD merupakan lembaga baru yang orang-orangnya adalah tokoh daerah dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, ujar Laode, DPD harus banyak belajar bagaimana membangun sistem.

"Intinya, DPD perlu proses evolusi yang konstruktif untuk menjadikan lembaga ini lebih produktif. Khusus ke luar negeri, selama ini DPD paling jarang memanfaatkan kesempatan itu. Kalaupun ada, karena ada undangan khusus dari organisasi internasional," ujar Laode di kantornya, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Pilihan ke Inggris dan Belanda, dijelaskannya, karena dua negara itu menjadi rujukan parlemen dunia. DPD yang berencana membuat law center alias pusat hukum berpandangan bahwa perlu studi banding ke dua negara tersebut.

"Di Indonesia belum ada law center, makanya kita mau mencari modelnya bagaimana. Maka, sejak DPD periode lalu mencari negara-negara tertentu yang mempunyai unit yang punya supporting system pembuatan rancangan legislasi. Dari 2008, baru sekarang terwujud," ujarnya.

Nantinya, DPD akan membuat law center sebagai lembaga internal DPD yang mempunyai kapasitas memberi input dalam proses pembangunan sistem perundang-undangan.

Saat ditanya berapa anggaran yang dihabiskan untuk studi banding ini, Laode mengaku tak mengetahuinya. Enam orang anggota DPD yang akan melakukan kunjungan ke Inggris adalah M Syukur (Jambi), Paulus (Papua), Habib Hamid (Kalsel), Pardi (DKI Jakarta), Aryanti Baramuli (Sulut), dan Abdul Aziz (Sumsel).

Rencananya, kunjungan akan dilakukan selama lima hari. "Harapan kami, bisa menambah wawasan anggota DPD. Karena anggota Parlemen, wawasannya harus lebih luas," kata Laode.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau