Jaksa Agung Harus Non-Karier

JAKARTA, KOMPAS.com — Korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM meminta jaksa agung yang terpilih nantinya berasal dari non-karier alias tidak dari dalam unsur Kejaksaan Agung. Pasalnya, jaksa agung yang selama ini berasal dari karier justru lebih banyak mengendapkan perkara kejahatan HAM ataupun korupsi.

"Kalau dari dalam internal, rekam jejaknya sudah buruk dari kasus korupsi banyak yang menerima suap dan dari masalah HAM-nya, setelah reformasi tidak ada berkas Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung," ujar Sumarsih, Kamis (16/9/2010) di Komisi Kejaksaan, Jakarta.

Sumarsih merupakan ibu dari Wawan, korban penembakan pada Tragedi Semanggi I. Ia mengaku, hingga kini penyidikan kasus anaknya pun mandek di tingkat Kejaksaan Agung.

Selain Sumarsih, terdapat tujuh orang lainnya yang juga korban pelanggaran HAM masa lalu yang kini kasusnya mandek di Kejaksaan Agung. Mereka mengajukan kriteria jaksa agung harus dari non-karier mengingat rekam jejak jaksa agung sejak dijabat MA Rachman dan Hendarman Supandji yang berasal dari jaksa karier justru tidak berani membongkar kasus kejahatan HAM seperti tragedi Semanggi I dan II, kasus Trisakti, penghilangan orang secara paksa, kasus Talang Sari-Lampung, kasus Tanjung Priok, dan kasus Wasior-Wamena.

"Dulu Jamwas sekarang, Marwan Effendiy, diberi tugas. Apakah kasus Semanggi satu itu sudah dibawa ke pengadilan militer? Tidak ada. Bahkan, berkas Semanggi 1 dan 2 sempat dinyatakan hilang," ujar Sumarsih.

Para korban kejahatan HAM ini menilai, pada masa kepemimpinan jaksa agung non-karier seperti pada masa Marzuki Darusman dan Burhanudin Lopa, akses terhadap pembahasan kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan Tanjung Priok 1984 mulai dibuka.

"Coba kalau Hendarman ini kredibel, kasus Trisakti yang sudah lama dipendam seharusnya bisa diusut lagi kalau memang memiliki inisiatif ataupun empati terhadap persoalan HAM," tandas Sumarsih.

Sumarsih melanjutkan, jaksa agung karier selama ini bukannya menegakkan keadilan melainkan justru melindungi koruptor dan para pelanggar HAM. "Kalau disuruh pilih karier non-karier? Kami jelas lebih milih non-karier karena pengalaman buruk sebelum-sebelumnya," ucap Sumarsih.