AS Siap Tampung Pengungsi Palestina

JERUSALEM, KOMPAS.com — Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden George W Bush siap menampung 100.000 pengungsi Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian Timur Tengah, kata mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, Minggu (19/9/2010).

"Amerika Serikat siap menerima 100.000 pengungsi sebagai warga negara Amerika Serikat," kata Olmert seperti dikutip CNN tentang proses negosiasi dengan AS dan Palestina ketika ia menjadi perdana menteri. Olmert, yang menjadi Perdana Menteri Israel tahun 2006-2009, berbicara beberapa minggu setelah pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina digelar di Washington.

Sebagai perdana menteri, Olmert bernegosiasi dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, seperti yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini. Olmert mengemukakan hal itu di Tel Aviv, Israel, kepada kelompok yang disebut Prakarsa Jenewa.

Olmert juga mengungkapkan bahwa sebagai perdana menteri, ia siap untuk berbagi tempat-tempat suci Jerusalem, termasuk Tembok Barat dan Bukit Kenisah (Temple Mount), yang di kalangan Muslim disebut Al Haram-Sharif, dengan Palestina. "Itu tidak akan menjadi milik kami maupun Palestina .... (Itu) akan dikelola oleh wakil internasional yang mencakup negara lain," kata Olmert, saat menjelaskan visinya mengenai daerah yang dikenal sebagai Lembah Kudus itu.

"Israel hanya salah satu, di sana ada Palestina, Arab Saudi, Jordania, dan Amerika. Ini merupakan pengelola bersama yang terdiri dari lima negara," katanya. "Pengelola ini akan menjamin kebebasan akses ke semua tempat-tempat suci bagi setiap orang Yahudi, Muslim, dan Kristen," katanya.

Pada hari Minggu kemarin, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, dia tidak berencana untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman di Tepi Barat, meskipun Palestina mengancam untuk keluar dari pembicaraan damai jika pembangunan berlanjut. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga mendorong sebuah moratorium baru selama tiga bulan pada pembangunan Israel di atas tanah yang Palestina anggap sebagai milik mereka, kata sumber diplomatik, Kamis.

Namun, Netanyahu mengatakan kepada para pemimpin Partai Likud bahwa tidak ada perubahan posisi Israel. Pembekuan pembangunan itu akan berakhir pada 26 September ini.

Palestina telah menegaskan bahwa jika moratorium itu berakhir dan pembangunan dilanjutkan, mereka akan keluar dari pembicaraan damai, yang baru-baru ini dimulai kembali setelah absen selama 18 bulan.