Pemerintah Usulkan Subsidi Bahan Bakar Nabati

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan agar terdapat tambahan alokasi subsidi bagi Bahan Bakar Nabati (BBN) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (22/9/2010), mengemukakan, usulan tambahan alokasi subsidi untuk BBN itu adalah bila harga BBN lebih besar daripada harga bahan bakar minyak (BBM).

Ia memaparkan, bila itu terjadi maka diusulkan terdapat alokasi penganggaran untuk BBN yaitu rata-rata sebesar Rp 2.000 per liter BBN.

Pada tahun 2011 diperkirakan volume BBN yang akan digunakan mencapai 820.250 kiloliter, yang terdiri atas 229.600 bio-premium dan 590.650 bio-solar.

Bila terdapat alokasi anggaran sebanyak Rp 2.000 per liter BBN, maka tambahan subsidi akan menjadi Rp 459 juta untuk bio-premium dan Rp 1,181 miliar untuk bio-solar. Dengan demikian, maka tambahan subsidi yang dibutuhkan untuk volume BBN pada 2011 diperkirakan mencapai Rp 1,64 miliar.

Evita juga memaparkan, selain harga BBN yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBM, latar belakang dari usulan alokasi subsidi BBN itu adalah terkait dengan persoalan ketahanan energi dan situasi global sehingga perlu mendorong produksi BBN domestik.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pula banyak produsen BBN yang terpaksa mengurangi atau menghentikan pasokan BBN untuk Pertamina.

Ia memaparkan, BBN penting untuk dimanfaatkan adalah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan.

Hal tersebut, ujar dia, adalah sesuai juga dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2006 di mana target penggunaan BBN adalah sebesar 5 persen dari total konsumsi energi yang digunakan pada tahun 2025. "Prospek pengembangan bahan bakar nabati sangat memungkinkan, terutama karena potensi ketersediaan lahan dan keanekaragaman bahan baku," katanya.