Kependudukan

KB Diabaikan, Jumlah Penduduk Melonjak

Kompas.com - 24/09/2010, 07:26 WIB

Jakarta, Kompas - Pengabaian terhadap program Keluarga Berencana mengakibatkan jumlah penduduk menjadi tak terkendali. Contohnya, proyeksi jumlah penduduk melonjak di luar harapan pada 2010.

Pengendalian penduduk harus menjadi prioritas. Apalagi kesehatan dan usia harapan hidup meningkat sehingga tanpa pengendalian rawan terjadi ledakan jumlah penduduk. Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers dalam rangka Hari Kontrasepsi Dunia yang mengangkat tema ”50 Tahun Pil Kontrasepsi”, Kamis (23/9).

Direktur Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Setia Edi mengatakan, jumlah penduduk pada 2010, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 237,6 juta jiwa. Angka itu melenceng dari proyeksi BPS, yakni jumlah penduduk 234,2 juta pada tahun ini.

Jumlah penduduk 237,6 juta tersebut mendekati proyeksi BPS untuk jumlah penduduk tahun 2015, yakni 237,8 juta jiwa. ”Angka itu sudah tercapai sekarang. Dengan melencengnya proyeksi itu, jumlah penduduk diperkirakan 264,4 juta tahun 2015,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika yang ber-KB 1 persen saja setiap tahun, proyeksi tahun 2010 akan tetap sesuai. ”Kenyataannya, yang ber-KB tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Pemerintah mempunyai target baru. Pada 2014, ditargetkan Angka Fertilitas Total (Angka Kelahiran/TFR) 2,1 dan pengguna kontrasepsi 65 persen. Saat ini, TFR 2,3 dan pengguna kontrasepsi sekitar 61,4 persen. Selain itu, ditargetkan empat tahun ke depan unmeet need 5 persen dan usia kawin pertama 21 tahun.

Setia mengatakan, salah satu kendala program KB ialah otonomi daerah yang menyebabkan keterputusan koordinasi dan implementasi program secara luas. Tidak semua daerah mempunyai struktur yang khusus mengurusi KB. Di tengah perubahan itu, fungsi petugas Penyuluh Lapangan KB (PLKB) juga tergerus karena kurangnya dukungan. Padahal, PLKB penting untuk mengedukasi dan memberikan konseling sehingga masyarakat dapat merencanakan keluarga dengan baik dan rasional.

Dia mengatakan, penggunaan kontrasepsi sangat bergantung pada tiap-tiap pasangan. Pemerintah tetap konsisten dengan pandangan penggunaan kontrasepsi rasional, efektif, dan efisien.

Saat ini penggunaan kontrasepsi baru 61 persen. Itu pun yang masih dominan ialah suntikan yang jangka pendek. ”Jika menggunakan kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD (spiral), biaya transportasi dapat dihemat,” ujarnya.

Berdampak luas

”Liarnya” pertambahan penduduk memprihatinkan. Pencapaian target pembangunan ditentukan pula oleh pertambahan penduduk. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo mengatakan, sebuah bangsa yang kuat harus mempunyai perencanaan, termasuk membangun sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi daya saing sebuah bangsa.

Ketua Asia-Pacific Council on Contraception (APCOC) Biran Affandi mengungkapkan, ber-KB memberikan keuntungan, antara lain, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas hidup keluarga, pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, stabilitas keamanan negara, pertumbuhan ekonomi makro, dan pengurangan aborsi. Edukasi tentang merencanakan keluarga dengan baik sangat penting. (INE)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau