Pembebasan Bersyarat Abu Tholut Bisa Dicabut
Jakarta, kompas
”Kalau memang terbukti, semua hak yang dia dapatkan dicabut lagi. Dia harus masuk lagi dan menjalankan masa tahanannya. Sebab, syarat pembebasan bersyarat, kan, harus berkelakuan baik,” ujar Patrialis, Jumat (24/9) di Jakarta.
Pada 2001, Abu Tholut divonis delapan tahun penjara karena terlibat dalam peledakan bom di Atrium Senen, Jakarta Pusat. Ia mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana selama 4,5 tahun.
Ditanya apakah akan ada revisi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat khusus untuk teroris, Patrialis mengungkapkan, pihaknya belum dapat menjawab. Kementerian Hukum dan HAM harus merumuskan hal itu bersama dengan instansi lain.
Terkait dengan pembinaan narapidana kasus terorisme, Patrialis mengakui bahwa yang dilakukan selama ini belum mantap. ”Saya sudah berpikir harus membuat satu sistem dan terapi tersendiri di LP (lembaga pemasyarakatan),” katanya.
Menurut dia, mengubah prinsip yang dianut narapidana teroris sangat sulit. Padahal, pihaknya sudah memberikan pendidikan kewarganegaraan, pemahaman tentang masa depan bangsa, keberadaan manusia di dunia, dan tidak adanya perintah untuk membunuh. ”Terapi sudah cukup banyak. Banyak juga yang sadar dan tidak mau mengulangi lagi,” kata Patrialis.
Penumpasan teroris, ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela-sela Musyawarah Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat, harus dilakukan segera. Salah satu ketidakstabilan politik dimulai dengan tidak tuntasnya kasus seperti itu. Kegamangan politik membuat pertumbuhan ekonomi tidak kondusif.
”Penembakan yang diduga dilakukan oleh para teroris terhadap markas kepolisian mengecilkan hati dunia usaha,” katanya.
Terkait penyerangan Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, di sejumlah wilayah, masyarakat diminta turut meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi keberadaan teroris. Jawa Timur, misalnya, tergolong sebagai wilayah yang strategis bagi persembunyian teroris.
”Semua harus mengawasi sekitarnya dan waspada,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat di Surabaya. Salah satu upaya pengamanan adalah mengedarkan surat kepada para bupati. Dia mengingatkan bupati untuk mengawasi lingkungan sampai tingkat RT.
Menurut Soekarwo, masyarakat harus berperan, misalnya mewaspadai orang asing yang berada di sekitarnya. ”Kalau dia masuk ke suatu daerah 1 x 24 jam, harus lapor ke RT,” katanya.
Pihaknya menyadari ancaman terorisme merupakan persoalan serius. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi ancaman terorisme. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan ulama. Ulama diminta memberikan dakwah yang mendamaikan dan mampu mendinginkan suasana.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendeteksi sedini mungkin potensi kerawanan.
