Kadin Harus Lebih Inovatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2010-2015 harus lebih inovatif untuk merespons tantangan yang ada. Dengan inovasi pula, perindustrian di dalam negeri akan dapat berkembang dan daya saing produk nasional dapat ditingkatkan.

”Oleh karena itu, dorong dan fasilitasi penelitian dan pengembangan karena hanya dengan berinovasi kita bisa merespons tantangan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sabtu (25/9/2010) malam di Jakarta.

Untuk menumbuhkan inovasi, Hatta memaparkan tentang konsep triple helix, yaitu kerja sama di antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga penelitian.

Selain mengembangkan inovasi, Kadin juga diharapkan mampu meningkatkan ekspor Indonesia dan penetrasi pasar domestik. Kadin juga diimbau mengembangkan kemampuan ekonomi daerah.

Menanggapi imbauan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2010-2015 Suryo Bambang Sulisto, yang terpilih dalam Munas VI Kadin Indonesia, menegaskan, Kadin siap membantu pemerintah mengembangkan ekonomi daerah. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga dua digit atau minimal 10 persen pada lima tahun ke depan. ”Kadin akan mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai cita-cita itu,” katanya.

Ia optimistis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai dua digit, seperti yang dialami China dan India.

Dijelaskan, perubahan kompleks yang kini terjadi di dunia menjadi tantangan bagi Kadin. ”Kadin harus berubah dan saya menjanjikan perubahan,” ujar Suryo Bambang.

Untuk mengatasi itu, kata Suryo Bambang, dituntut pengorbanan besar. ”Itu tidak mungkin hanya dipikul oleh satu orang,” katanya.

Menurut Suryo Bambang, pengalamannya selama 30 tahun menjadi pengusaha di dunia bisnis nasional ataupun internasional, pengalamannya dalam diplomasi saat menjadi utusan khusus Presiden RI untuk wilayah Amerika, serta aktivitasnya dalam beberapa organisasi akan menjadi bekal untuk menjalin hubungan yang baik dengan dunia usaha dan pemerintah, ”Bahkan, dengan para tokoh internasional,” tuturnya.

Ditegaskan, cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan dilakukan melalui beberapa program. Program tersebut antara lain meningkatkan jumlah wirausahawan menjadi empat juta orang, edukasi dan pelatihan, menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah, serta bermitra dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

”Salah satu upaya menarik investor bisa dengan Safari Investment Tour. Kadin akan mengajak investor asing ataupun nasional berkunjung ke daerah. Kelemahan daerah adalah tidak dapat mengemas daya tarik investasi dengan baik,” katanya.

Suryo Bambang Susilo (63) terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2010-2015 setelah proses pemilihan yang berlangsung dua putaran.

Dalam pemungutan suara putaran kedua, Sabtu malam di Balai Sidang Jakarta, Suryo Bambang mendapat 89 suara dari 129 suara pemilih. Kandidat lain, Wishnu Wardhana (40), memperoleh 40 suara.

Adapun pada pemungutan suara putaran pertama, Suryo Bambang Susilo mendapat 51 suara, Wisnu Wardhana 33 suara, Sandiaga S Uno (41) 22 suara, Chris Kanter (58) 15 suara, dan Adi Putra Darmawan Taher (57) 8 suara.

Menyoroti proses pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menilai Kadin semakin tidak bermutu. Proses pemilihan pemimpin Kadin yang penuh intrik politik sudah mencerminkan perpolitikan di Indonesia.

”Saya sangat prihatin kalau Kadin tidak lagi menjadi wadah dunia usaha yang konsisten memperjuangkan kepentingan dunia usaha. Dari sejak proses peserta yang memiliki hak suara saja sudah terkesan kental sekali nuansa politiknya,” ujar Sofjan.

Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Logistik, Distribusi, dan Waralaba, menyatakan pesimistis hasil pembahasan di Munas terhadap kebijakan umum dan program umum Kadin, organisasi dan beberapa pokok pikiran Kadin akan efektif diimplementasikan. ”Roadmap Kadin yang coba disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah saja tidak berjalan mulus,” ujar Benny.

Apalagi, bila ketua umum memprioritaskan ”gerbong” pendukungnya untuk menduduki wakil ketua umum. Figur itu belum tentu tepat untuk mencari solusi dari permasalahan yang dibahas di komisi-komisi. (osa)