Mendiknas Khawatirkan Penyimpangan Dana

Ilustrasi: Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch, mengungkapkan, banyak pemerintah daerah tidak mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.()

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat khawatir terjadi penyimpangan pada alokasi anggaran pendidikan Rp 156 triliun yang akan dikirimkan ke daerah tahun 2011. Pemerintah akan meninjau ulang rencana tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Sabtu (25/9/2010) di Jakarta, mengatakan, pihaknya meninjau ulang APBD semua kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya Rp 480 triliun.

Kekhawatiran Nuh itu bisa dimengerti. Menurut Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch, banyak pemerintah daerah tidak mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

”Ada yang nakal. Semua anggaran pusat diaku sebagai 20 persen anggaran daerah. Padahal, daerah sama sekali tidak keluar anggaran,” kata Ade.

Banyak daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. Anehnya, kata Ade, anggaran pemerintah pusat yang masuk ke sekolah hanya bantuan operasional sekolah.

”Uang yang masuk ke daerah semakin banyak. Ini sangat berbahaya karena potensi korupsi besar,” kata Ade. (LUK)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Media Israel Sebut Mojtaba Khamenei Tak Sadarkan Diri, Kritis di Iran

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Bantuan dari Langit, Rusia Diam-diam Pasok Iran Informasi Berharga untuk Serang AS

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com