Politisi PPP Setuju Tes Keperawanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, mengatakan tes keperawanan bagi siswi tidak menentukan apakah mereka lolos atau tidak dalam seleksi penerimaan siswa baru di sebuah sekolah.

"Tes itu bukan barometer yang harus diterapkan untuk menentukan diterima atau tidaknya seorang siswi karena akan melanggar dan menghilangkan kemampuan akademik seorang siswi. Tes itu adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah sekolah membangun integritas moral pada siswa-siwinya," kata Reni di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, tes keperawanan itu juga jangan menghantui siswi. "Jangan sampai tes keperawanan itu menghantui dan menjadi momok bagi siswi," ujar dia.

Reni mengatakan, tes keperawanan itu harus juga menjunjung hak asasi manusia karena menyangkut masalah privasi seorang siswi dan keluarganya. "Jadi, hasilnya tidak boleh diumumkan kepada publik dan keluarganya. Hanya untuk internal dan kepentingan sekolah itu sendiri," kata anggota DPR dari PPP itu.    

Menurut dia, tes keperawanan itu boleh saja dilakukan oleh sebuah sekolah asal memenuhi persyaratan yang belaku.

"Saya kira tes keperawanan bagi siswi itu sah-sah saja asal dilakukan secara tepat, baik dari waktu, tempat, dan harus dilakukan oleh orang yang tepat dan dengan informasi yang akurat karena menyangkut kerahasiaan seseorang," kata Reni.

Ia juga menyebutkan, tes keperawanan itu tidak bisa dilakukan di semua sekolah di Indonesia, tetapi di daerah-daerah tertentu.

"Hanya di tempat-tempat tertentu yang terindikasi adanya pelecehan seksual dan daerah yang ditengarai banyak melakukan seks bebas," kata Reni.