Yapusham: Yoga Tak Miliki Ijazah SMA

BANDUNG, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan, anggota DPRD Jawa Barat Yoga Santosa tidak memiliki ijazah SMA resmi dari SMAN 7 Bandung tempatnya bersekolah.

"Dinas Pendidikan Bandung, berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan, tidak menemukan bukti Yoga Santosa memiliki ijazah resmi dari SMA 7 Bandung," ungkap Ketua Yayasan Pusat Studi Hukum dan Advokasi Masyarakat (Yapusham) Saeful Alam Elbarnaz kepada pers, di Bandung, Rabu (29/9/2010).

Menurut Saeful, Disdik Kota Bandung telah mengeluarkan klarifikasi melalui surat Nomor 421.5/440-PSMAK/2010 mengenai surat pengganti ijazah yang hilang atas nama Yoga Santosa.

Saeful juga mengatakan, Disdik Kota Bandung menyatakan bahwa SMAN 7 tidak dapat membuktikan dokumen resmi yang menyatakan bahwa Yoga telah lulus di SMA tersebut.

"SMAN 7 tidak menunjukkan bukti dokumen seperti buku induk, salinan buku rapor, buku leger, dan daftar US1 (Peserta Ujian)," ungkap Saeful.

Selanjutnya, Saeful mengatakan, surat pengganti ijazah Yoga tidak dibubuhi cap tiga jari dan tanda tangan pemegang.

"Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat juga tidak mengetahui surat pengganti ijazah Yoga," ungkap Saeful.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar Maman Yudia menyatakan telah menerima laporan dari LSM dan sejumlah partai politik Bogor yang menduga Yoga memiliki ijazah palsu.

Menyikapi laporan tersebut, pihaknya sudah melakukan investigasi ke SMAN 7 Bandung dan KPU Jabar, ternyata hasilnya Yoga tercatat sebagai siswa SMAN 7 dan sekolah hingga tamat.

"Setelah melakukan investigasi, kami punya bukti bahwa kesalahan bukan pada ijazah yang palsu, melainkan ada sedikit kesalahan dalam format ijazahnya yang tidak sesuai aturan yang ada," ujar Maman.

Oleh karena itu, BK DPRD Jabar merasa perlu memanggil Yoga untuk meminta klarifikasi sehubungan dengan aspirasi ini.

Menanggapi rencana pemanggilan oleh BK DPRD Jabar, Yoga Santosa mengatakan, pemanggilan dirinya oleh BK sangat tidak beralasan karena seharusnya ini menjadi tugas KPU.

"Apa kewenangan BK mengklarifikasi masalah ini. Seharusnya dia malah memberikan perlindungan pada saya mengenai masalah ini. Apalagi, dia telah melakukan investigasi," katanya.

Yoga bahkan mengaku belum menerima surat panggilan apa pun dari BK sehingga tidak merasa perlu memenuhi panggilan BK.