Ada Juga Mobil Pejabat yang Bodong

Kompas.com - 30/09/2010, 18:43 WIB

BATAM, KOMPAS.com — Beberapa mobil mewah impor yang diduga berdokumen palsu alias bodong ternyata milik pejabat di Kota Batam. Setidaknya ada dua mobil milik pejabat Badan Pengusahaan Batam dan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Temuan ini diungkapkan Direktur I Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigjen Usman Nasution dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Batam, Kamis (30/9/2010). Komisi III berkepentingan dengan pengusutan kasus dugaan pemalsuan atau manipulasi dokumen mobil mewah impor di Batam selaku mitra polisi.

Meski demikian, Usman tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk manipulasi atau pemalsuan dokumen terhadap kedua mobil pejabat tersebut. Usman juga tidak menyebut merk dan nomor polisinya.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan saat dikonfirmasi, Rabu lalu, menyatakan, ia sejauh ini tidak menerima laporan adanya pejabat Pemerintah Kota Batam yang mobilnya disita. Ia mengharapkan tidak ada pejabat Pemkot Batam yang memiliki mobil bermasalah.

Dari sedikitnya 500 mobil mewah impor di Batam, Mabes Polri telah menyita 104 unit di antaranya. Mengingat harganya yang relatif mahal, orang-orang yang membelinya pun bisa dikatakan kaya. Pejabat yang memiliki kuasa pun tidak menutup kemungkinan memiliki akses tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya temuan Mabes Polri tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau