Indonesia-Malaysia Kelola Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk forum baru yang mengelola perbatasan kedua negara.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Hanifah Aman di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 28 September 2010.

"Malaysia setuju dengan usulan Indonesia agar dibentuk forum baru, forum pengelolaan perbatasan kedua negara. Jadi, bukan saja membahas delimitasi perbatasan melainkan juga masalah pengelolaan perbatasan," jelasnya.

Menurut Marty, berbagai masalah menyangkut hubungan antarmasyarakat di perbatasan kedua negara akan dibahas dalam forum tersebut meliputi persoalan keamanan, lingkungan, dan perdagangan lintas batas. "Jadi ini forum yang sifatnya menyeluruh, bukan semata perundingan perbatasan. Malaysia menyetujui itu," ujarnya.

Berbeda dengan komisi bersama perbatasan telah ada sebelumnya yang hanya membahas masalah teknis, khususnya mengenai delimitasi perbatasan, Marty mengatakan forum baru tersebut nantinya bersifat menyeluruh.

"Jadi sifatnya harus fleksibel sesuai dengan tema yang akan dibahas. Indonesia dan Malaysia banyak permasalahan yang perlu kita kelola. Permasalahan itu tidak selalu digambarkan sebagai tantangan, tapi juga peluang. Ini kita ingin tunjukkan jangan sampai setiap saat kita bertemu kalau ada permasalahan. Justru kita identifikasi peluang-peluang yang ada di kedua negara," tuturnya.

Sesering mungkin Marty menegaskan menlu kedua negara telah berniat untuk bertemu sesering mungkin setiap kali ada kesempatan guna mengindentifikasi masalah dan peluang antara Indonesia dan Malaysia. Kedua menlu, menurut dia, kemungkinan akan kembali bertemu di sela-sela forum pertemuan Asia- Eropa (ASEM)di Brussels, Belgia, pada awal Oktober 2010.

Namun, Marty belum bisa menegaskan kapan forum pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia mulai efektif karena baru saja digagas beberapa hari lalu. "Tentu pihak Malaysia harus konsolidasi ke dalam kira-kira instansi mana yang akan dilibatkan. Jadi, kami kira ini menunjukkan berapa intensifnya pendekatan kita dengan Malaysia, bukan hanya perbatasan delimitasinya, tapi juga pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Marty menjelaskan pemerintah Indonesia nantinya akan melibatkan Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, dan juga Lingkungan Hidup dalam forum baru akan dibentuk bersama Malaysia itu.

Dengan adanya kesepakatan bersama pembentukan forum tersebut, Marty menegaskan, Malaysia telah sepakat bahwa segala masalah perbatasan dengan Indonesia cukup diselesaikan pada tingkat bilateral tanpa dibawa ke forum internasional. Kedua negara pun sepakat untuk mendahulukan masalah perbatasan di kawasan Laut Sulawesi dan Selat Singapura.

Sedangkan mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, Marty mengatakan, Menlu Malaysia telah menegaskan komitmen untuk menghukum setiap warganya yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap WNI. Kedua negara pun sepakat untuk mempercepat pembahasan nota kesepahaman tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

"Bukan hanya mempercepat, tapi mengintensifkan dan harus segera diselesaikan. Adanya kevakuman ini tidak baik. Masalahnya yang perlu digarisbawahi adalah terlepas dari ada tidaknya MoU, Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan sama yang mengedepankan hak dari korban pada insiden terakhir ini dan memastikan pelakunya betul-betul memikul tanggung jawab," demikian Marty.