Pemerintah Ingin Batalkan Penambahan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah rupanya ingin membatalkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun depan. Padahal, penambahan jatah BBM subsidi dari sebesar 1,89 juta kiloliter merupakan kesepakatan resmi Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adanya keinginan pemerintah ini diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy. Dia mengatakan kurang dari seminggu, pemerintah ingin membatalkan kesepakatan itu. "Menteri menelepon langsung ke ketua komisi minta untuk dibatalkan," katanya, Kamis (30/9/2010) malam.

Namun, permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh bertepuk tangan sebelah. Komisi VII DPR menolak membatalkannya. Alasannya karena kesepakatan itu merupakan keputusan rapat resmi yang tidak bisa dibatalkan lewat telepon. "Itu namanya merendahkan DPR," tandas Romahurmuziy.

Sebelumnya, DPR dan Menteri ESDM sepakat menaikkan jatah BBM subsidi dari 36,7 kiloliter menjadi 38,59 kiloliter pada tahun depan. Penambahan jatah ini berdasarkan pengalaman tahun ini dimana konsumsi BBM subsidi membengkak hingga melebihi kuota.

Pemerintah bukan kali ini saja ingin membatalkan kesepakatan dengan DPR. Sebelumnya, pemerintah juga tetap ngotot menaikkan tarif listrik tahun depan sebesar 15 persen. (Adi Wikanto/Kontan)