Belanda Bakal Tersandung Jilbab

KOMPAS.com — Geert Wilders sejenak bisa memperoleh angin segar. Soalnya, kelompok koalisi Partai Liberal dan Kristen Demokrat di Belanda, andai berkuasa, bakal merealisasikan larangan berjilbab. Usut punya usut, Wilders yang acap dikenal sebagai sosok anti-Islam ini memang lumayan bersemangat mengusulkan pelarangan yang dimaksud.

Wilders pun dikenal sebagai tokoh sayap kanan yang kontroversial. Dia berkampanye untuk menghentikan apa yang ditudingnya sebagai "Islamisasi di Belanda". Pekan depan, Wilders dijadwalkan untuk disidang dengan dakwaan pidato yang menghina Islam.

Sejatinya, pelarangan itu merupakan semacam janji kedua partai itu tatkala menjalankan pemerintahan. Tapi, jalan menuju ke realisasi itu dihadang berbagai kebuntuan dialog. Kristen Demokrat membutuhkan satu pertemuan lagi pada Sabtu (2/10/2010) untuk meratifikasi perjanjian tadi. 

Hal lain yang juga masuk dalam perjanjian kedua kubu itu adalah pemotongan anggaran 24 miliar dollar AS pada 2015. Tak cuma itu, koalisi juga bakal mewujudkan pengetatan peraturan imigrasi sekaligus peningkatan jumlah petugas kepolisian.

"Reformasi penting akan berlangsung di Belanda," demikian pernyataan pemimpin Partai Liberal, Mark Rutte, saat mempresentasikan pakta perjanjian yang diberi judul "Bebas dan Bertanggung Jawab"'.

"Kami ingin mengembalikan negara ini ke warga pekerja Belanda," imbuhnya sebagaimana warta AP dan AFP, Jumat.

Selisih

Partai Liberal (VVD) dan Kristen Demokrat (CDA) memiliki 52 kursi dari 150 kursi di parlemen. Kenyataan ini bisa membuat mereka membentuk sebuah pemerintahan minoritas. Namun, mereka bergantung kepada 24 kursi milik Partai Kemerdekaan untuk meloloskan rancangan undang-undang ini dengan selisih mayoritas kecil.

Di bawah perjanjian, Mark Rutte selaku Pemimpin VVD akan menjadi perdana menteri untuk membentuk kabinet dengan CDA yang diketuai Maxime Verhagen.

Verhagen menggambarkan perjanjian ini sebagai perjanjian yang sangat bagus dari pemerintah. "Saya yakin ini adalah sebuah perjanjian yang bisa menyenangkan bagi semua anggota Partai Kristen Demokrat," katanya.

Bagaimanapun, perjanjian ini justru menimbulkan kemarahan dari sejumlah anggota parlemen dari Kristen Demokrat yang tidak mau bekerja sama dengan Wilders. Para anggota parlemen dari CDA itu terlibat dalam pembicaraan panjang terkait isu ini dan keputusan bergabung dengan koalisi akan diumumkan pada pertemuan khusus, Sabtu.

Saat ini Belanda dipimpin oleh pemerintahan sementara sejak bulan Februari ketika koalisi pimpinan mantan Ketua CDA, Jan Peter Balkenende, jatuh karena keterlibatan militer Belanda di Afganistan. Pemilihan umum pada bulan Juni menempatkan Partai Kemerdekaan sebagai pemenang dengan memperoleh kursi terbanyak di parlemen.