Kantor Aburizal Didemo

Sekelompok mahasiswa beraksi di depan Gedung KPK, Jumat (1/10/2010) menuntut pemeriksaan terhadap Aburizal Bakrie atas kasus penggelapan pajak.(Sabrina Asril)

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski hanya sekitar 20 orang, Kesatuan Aksi Lintas Mahasiswa atau KALAM menuntut Aburizal Bakrie untuk segera melunasi pajak yang nilainya mencapai Rp 11,4 triliun di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Wisma Bakrie, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Dalam orasinya, massa merentangkan spanduk tuntutan dan poster bergambar karikatur Aburizal Bakrie dengan tulisan "DPO Pengemplang Pajak". "Aburizal Bakrie katanya bijak, malah ngemplang pajak membayar mafia pajak semacam Gayus," ujar koordinator aksi, Rahman Latuconsina, Jumat (1/10/2010) di depan Gedung KPK, Jakarta.

Dalam aksinya, massa mendesak KPK agar segera menangkap dan mengadili Aburizal Bakrie yang terindikasi melakukan penggelapan pajak, mendesak Satgas Mafia Hukum untuk segera menangkap siapa pun yang telah melakukan penggelapan pajak tanpa pandang bulu, dan mendesak Dirjen Pajak untuk segera mengusut kasus penggelapan pajak yang telah dilakukan Bakrie Group.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir laporannya, menduga bahwa PT Bumi Resources Tbk melalui tiga perusahaannya, yakni Bumi Resources, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin, telah melakukan manipulasi pajak dan royalti batu bara sebesar 620 juta dollar AS atau Rp 5,68 triliun untuk tahun buku 2003-2008.

Dugaan tersebut diperkuat oleh terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang mengakui bahwa dia mendapat uang Rp 30 miliar untuk mengurusi pajak ketiga perusahaan tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Selamatkan Pilot F-15E, Operasi Navy SEAL AS di Jantung Iran Diklaim Paling Berani

Fakta-fakta Penggeledahan Rumah Ono Surono: Temuan Uang hingga Protes dari Pengacara

Skor Inter Milan Vs AS Roma 5-2, Hormat Berdiri buat Bastoni

Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com