Iran Siap Kerja Sama dengan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Parlemen Republik Islam Iran Alaedin Broujerdi, yang juga utusan  khusus Presiden Mahmoud Ahmadinejad, menyambut baik soal kemungkinan Indonesia beralih mencari sumber energi baru macam teknologi nuklir, seperti pernah dilontarkan Wakil Presiden Budiono beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, jika hal itu berarti Indonesia ingin bekerja sama dengan Iran terkait pengembangan teknologi nuklir dalam pembangkit listrik, Iran akan siap memberikan bantuan khususnya secara teknis. Namun, hal itu harus melalui tahap pembicaraan resmi dan rinci antarkedua negara.

Hal itu disampaikan Broujerdi, Jumat (1/10/2010), dalam jumpa pers di kediaman Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh. Jumpa pers digelar setelah sebelumnya Broujerdi menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Kedatangannya juga untuk menyerahkan surat berisi pesan tertulis ke Pemerintah Indonesia dan juga surat tertulis parlemen Iran ke parlemen Indonesia, masing-masing berisi banyak hal.

"Tahun lalu kami menggelar pertemuan internasional di Iran terkait upaya menghapus senjata nuklir di seluruh dunia dan penggunaan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Kami menentang keras penggunaan dan kepemilikan senjata nuklir, termasuk di Timur Tengah, dan itu memang sikap resmi kami," ujar Broujerdi.

Menurut Broujerdi, pemerintahnya tentu saja tidak ingin membatasi hubungan dengan Indonesia termasuk dalam kerja sama teknologi nuklir, yang tentu saja nantinya tetap akan dijalankan di bawah kerangka kesepakatan dan pengawasan resmi internasional, seperti Nuclear Proliferation Treaty (NPT).

Pihak Iran, menurutnya, selalu menekankan penentangannya yang keras atas upaya monopoli penguasaan teknologi nuklir, terutama terkait sumber energi alternatif, seperti selalu dilakukan Amerika Serikat dan negera-negara barat lain.

"Sumber energi fosil akan habis satu waktu nanti. Dengan begitu, negara yang tidak punya kemampuan menguasai teknologi nuklir tidak akan pernah bisa menjadi negara mandiri," ujar  Broujerdi.

Lebih lanjut saat ditanya apakah dalam pertemuan dan surat berisi pesan tertulis resmi itu Iran juga menyinggung soal perkembangan politik dalam negerinya, terutama dalam hal mereka menyikapi kelompok oposisi di sana, Broujerdi menyatakan, hal itu tidak spesifik dimasukkan.

"Dalam setiap negara demokrasi pasti ada yang namanya oposisi karena hal itu berarti demokrasi dan kebebasan berjalan di sana. Masalah oposisi adalah hal biasa dan kami tidak punya masalah apa pun soal itu. Bahkan, di parlemen ada kelompok minoritas dan mereka bebas mengkritik keras. Soal ini hanya sepele jika mau dimuat dalam surat sepenting itu," ujar Broujerdi.