BP Migas Dukung Pemprov Kaltim

BALIKPAPAN, KOMPAS.com--Keinginan Pemprov Kalimantan Timur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut menggarap Blok Mahakam mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Saat ini prosesnya masih dalam tahap negosiasi.

"Kami sedang menunggu hasil negosiasi antara pihak Total E&P Indonesie, Inpex, Pertamina dan BUMD. Sharenya berapa ya... tergantung negosiasi," kata Kepala Dinas Humas Badan Pelaksana dan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Elan Biantoro saat dihubungi Tribun di Jakarta, Sabtu (9/10).

Menurut Elan, BP Migas menyarankan agar pihak Total dan Inpex turut menggandeng perusahaan lokal. Setelah negosiasi selesai, maka hasilnya akan diusulkan ke BP Migas. Baru kemudian BP Migas mengusulkan kepada Kementerian ESDM.

Sampai sat ini, kata Elan, pembahasan itu berlangsung alot karena pihak Total dan Inpex tidak mau pembagian pengelolaan dilakukan dengan pembelian share oleh Pertamina.

"Pertamina mau membeli berapa pun harganya, tetapi Total tidak mau pakai duit. Mereka maunya ditukar dengan sumur salah satu migas Pertamina di Sumatera," tandasnya.

Terkait dengan negoisasi yang masih alot, BP Migas tidak bisa turut campur dalam negosiasi tersebut. Alasannya, pihaknya hanya menunggu sampai negosiasi tersebut selesai.

Dijelaskannya, masa kontrak kerja Blok Mahakam akan selesai pada 2017 mendatang. Setelah itu kontrak bisa diperbarui lagi dan BUMD serta Pertamina bisa turut ambil bagian. Tetapi bila Pertamina ngotot ingin dapat share sebelum 2017, maka BUMN tersebut harus membayar dana yang cukup banyak ke Total dan Inpex.

Elan mengingatkan kepada Pemprov Kaltim agar berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusab sebelum terjun ke bisnis inti pertambangan gas. Bisnis pertambangan membutuhkan modal yang cukup besar. "Ada tiga syarat investasi di hulu migas. Pertama kemampuan finansial yang cukup besar, memiliki tenaga kerja yang profesional sesuai standar internasional dan memiliki manajemen yang mumpuni," terangnya.

Mengenai modal, jelasnya, Pemproov Kaltim harus memiliki modal yang sangat banyak karena tidak sekali tanam investasi, melainkan  harus mengeluarkan dana operasional paling tidak hingga delapan tahun agar modal yang ditanamkan bisa kembali. Bahkan, untuk mencapai keuntungan butuh waktu hingga 18 tahun.

Menurutnya, contoh BUMD di Riau yang turut mengelola pertambangan gas, bisa dijadikan contoh atau pelajaran berharga. Setelah BUMD menjadi salah satu operator bersama Chevron, jelasnya, produksi turun drastis.

Ditanya mengenai rencana Jepang yang berniat mengurangi impor gas dari Kaltim, menurut Elan Biantoro, kemungkinan terjadi karena salah satu operator migasnya Inpex juga turut dalam negosiasi tersebut. Akan tetapi, hal itu telah biasa terjadi, dan pemerintah juga tidak akan menghapus kontrak Inpex pada 2017 nanti. "Tidak mungkin Inpex akan diputus kontraknya, karena Inpex telah 50 tahun ikut berjasa bagi devisa Indonesia. Kita hanya ingin agar ada perusahaan lokal ikut dalam pengelolaan migas saja," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Kaltim masih menunggu sinyal dari Pemerintah Pusat RI di Jakarta tekait izin perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI). Pasalnya, jika izin sudah turun, maka Pemprov yang telah menggandeng PT Yudhistira atas persetujuan DPRD Kaltim bisa ikut mengelola sumur migas tersebut.

"Kita belum tahu kabar dari Pemerintah Pusat. Apakah Pemerintah Pusat menyetujui perpanjangan izin yang telah diajukan Total? Itu yang belum kita tahu. Izin pengelolaan Total baru habis tahun 2017," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltim Sya'bani.

Pemprov Kaltim sendiri, diam-diam telah menyiapkan diri untuk ikut dalam participant interest tanpa harus mengeluarkan biaya APBD dengan cara menggandeng PT Yudhistira, kesepakatan joint venture untuk mengelola 15 persen saham yang akan ditawarkan Pemerintah Pusat lewat Pertamina. (ewa)