Pengendalian Buta Huruf Kian Sulit

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Program keaksaraan untuk mengurangi jumlah buta aksara kian sulit karena kini penduduk yang buta aksara tersisa di kelompok masyarakat yang tersulit dari sisi ekonomi, geografis, dan di atas usia 45 tahun. Untuk itu, pendidikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan.

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Minggu (10/10/2010), di Balikpapan, Kalimantan Timur. "Yang kita sisir mereka yang berusia 45 tahun ke bawah dulu. Kita juga harus menjaga jangan sampai ada pendatang baru buta huruf," ujarnya.

Nuh menekankan pentingnya pendidikan keaksaraan karena akan membuka kesempatan untuk mendapat akses informasi, ekonomi, dan akses lain. Jika tidak paham aksara atau simbol-simbol yang disepakati bersama, seseorang akan terpinggirkan.

Pada tahun 2004-2009 pemerintah menargetkan sisa buta aksara usia 15 tahun ke atas sebesar 5 persen atau 7,7 juta orang. Kini jumlah buta aksara masih tersisa 5,3 persen atau 8,7 juta orang. Sementara pada akhir tahun 2010 sisa buta aksara diperkirakan 4,79 persen atau 8,3 juta orang dan sebagian besar penduduk usia 45 tahun ke atas.

Anugerah Sebanyak 19 kepala daerah masing-masing 5 gubernur, 9 bupati, dan 5 walikota menerima Anugerah Aksara karena dinilai berperan penting menyuksesan pelaksanaan program penghapusan buta aksara dan program pendidikan nonformal.

Kalimantan Timur menjadi salah satu penerima anugerah. Menurut data Kemdiknas, angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Kaltim menempati ranking keempat setelah DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Maluku dengan jumlah buta aksara 1,78 persen atau 32 ribu orang.