IJ Kasimo Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta, Kompas
Demikian benang merah dari seminar nasional bertajuk ”Politik Bermartabat, Kajian tentang Perjuangan dan Pengabdian IJ Kasimo”, Selasa (12/10) di Hotel Santika, Jakarta. Hadir sebagai pemakalah seminar, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam. Sementara advokat Adnan Buyung Nasution, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, dan putra tokoh pergerakan Sjafruddin Prawiranegara, Farid Prawiranegara, menjadi penanggap.
Seminar juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua MPR Taufiq Kiemas, ekonom JB Sumarlin, mantan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, sejarawan Anhar Gonggong, dan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Harry Tjan Silalahi.
Menurut Asvi, Kasimo sangat berjasa dalam mengubah citra golongan Katolik sebagai unsur yang melekat dari kolonialisme menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Kasimo berjuang sejak menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) dengan gagasan mendukung perjuangan kemerdekaan.
Kasimo pernah menjadi Menteri Muda Kemakmuran (1947-1948), Menteri Persediaan Makanan Rakyat (1948-1949 dan 1949-1950), Menteri Kemakmuran (1949-1950), dan Menteri Perekonomian (1955-1956). Selama menjadi menteri, ia mengusahakan swasembada pangan ketika hubungan dengan dunia luar terputus. Dalam persidangan di Konstituante, Kasimo juga turut memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara.
”Kasimo sebagai teladan adalah orang yang layak menjadi Pahlawan Nasional,” kata Asvi.
Taufiq melihat, sekarang ini sulit menemukan tokoh yang menjalankan politik bermartabat. ”Sekarang ini banyak yang bicara pluralisme, tetapi melaksanakannya sulit sekali. Berbeda dengan Kasimo yang tidak hanya bicara pluralisme, tetapi juga melebur dalam kebangsaannya. Kita harus belajar dari tokoh pendiri bangsa, di mana pluralisme mereka melebur dalam perasaan,” katanya. ”Sangat wajar Kasimo yang menjalankan politik bermartabat dan melebur dengan pluralismenya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Seharusnya tidak usah meminta, pemerintah sendiri yang harus memberikan gelar itu,” ujarnya.
Komaruddin melihat Kasimo dan para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan soal Indonesia yang majemuk.
