Harry: Kasus Indomie Harus Diperhatikan

Aksi pembakaran mi instan merek Indomie oleh aktivis Visi Indonesia Sehat (VIS) di depan kantor pusat Indofood, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (13/10/2010). Mereka mendesak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menarik Indomie dari peredaran di pasar domestik. Aksi ini sempat berlangsung tegang karena para demonstran membakar mi instan tersebut.(KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan DPR RI menilai bahwa dalam kasus Indomie perlu diperhatikan apakah disebabkan persaingan bisnis atau tuntutan kriteria kualitas bahan makanan sehat yang makin meningkat di Taiwan.

"Di Indonesia mungkin saja belum menjadi perhatian," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada Tribunnews.com, Rabu (13/10/2010).

Menurut Harry, Badan POM harus segera meneliti kasus ini agar jelas. Kalau disebabkan masalah kesehatan, misalnya mengandung unsur bahan pengawet berbahaya, maka hal itu harus diakui pihak produsen dalam hal ini Indofood.

"Dan konsumen Indonesia juga tidak boleh dikorbankan, justru dari kasus Taiwan ini kita juga menyelamatkan konsumen Indomie di Indonesia, tetapi bila terbukti ini isu perang dagang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus membela produk Indonesia di luar negeri," papar Harry.

Sebab bagaimana pun, lanjut Harry, pemerintah Indonesia wajib membela dan mempertahankan pasar produk Indonesia di luar negeri.

"Tanpa sikap pro-aktif pemerintah seperti itu, size dan potensi produk Indonesia di luar negeri, baik sekarang maupun yang akan datang, akan terus diganggu dalam persaingan global," katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Malaysia Temukan Perkampungan Ilegal Tersembunyi dengan Fasilitas Lengkap yang Dihuni WNI

Camat Pasar Rebo Kumpulkan PPSU dan Lurah Kalisari Usai Laporan JAKI Direspons AI

Defisit APBN Tembus Rp 240,1 Triliun per Maret 2026, Purbaya Sebut Sesuai Desain Awal

Mulai Berlaku! Pola Kerja ASN Dirombak: Wajib WFO 4 Hari, Sisanya WFH

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com