Guru dan Ortu Harus Diberdayakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memastikan transparansi anggaran sekolah, guru dan orang tua murid harus diberdayakan agar selalu kritis dalam mengawasi arus keluar masuk anggaran untuk beragam kegiatan di sekolah. Komite sekolah yang seharusnya memiliki posisi kuat dan independen sebagai representasi publik pada banyak kasus justru lemah dan menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah.

Hal itu mengemuka dalam diskusi "Transparansi Anggaran Dana BOS" yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi, Kamis (14/10/2010), di Jakarta. Oleh karena itu yang harus didorong, menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas, adalah pelaksanaan manajemen sekolah yang terbuka. Namun itu pun tidak cukup jika masyarakat terutama orang tua murid tidak peduli atau takut untuk kritis mempertanyakan anggaran sekolah.

"Perlu pemberdayaan masyarakat agar berpikir kritis, tetapi ada problem kultural. Pada dasarnya masyarakat itu pengecut. Tidak akan ada perubahan apa-apa kalau begitu," kata Darmaningtyas.

Jumono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan mengakui, selama ini tidak ada pemberdayaan orang tua yang terwakili di dalam komite sekolah. Manajemen berbasis sekolah, yang artinya setiap sekolah memiliki otonomi masing-masing, justru menutup akses informasi bagi guru dan orang tua murid.

"Manajemen sekolah tidak akan punya arti apa-apa jika orang tua murid tidak diberdayakan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengaku tengah mendorong sekolah agar lebih profesional melalui komite sekolah yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi dan mengawal sekolah dari sisi finansial dan mutu akademik. Fasli mengakui, pihaknya belum puas dengan tata cara pemilihan anggota komite sekolah.

"Padahal sudah ada aturannya di peraturan menteri. Masyarakat memang harus diberdayakan supaya manajemen berbasis sekolah tidak di-abuse," kata Fasli.