JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mencermati kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dalam pengamatan partai berlambang pohon beringin itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepatutnya melakukan penataan kabinet.
"Kalau melihat kebutuhan ke depan, penataan itu penting. Artinya, kalau Golkar sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi, tentunya Golkar akan langsung melakukan tindakan itu," ujar Ketua DPP Partai Golkar Firman Soebagyo di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (15/10/2010).
Menurutnya, penataan dibutuhkan melihat tantangan ke depan yang semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan kompetensi di bidangnya.
"Apakah menteri-menteri yang ada sekarang ini memang memiliki kompetensi di bidangnya atau tidak? Ya itu yang punya hak adalah Presiden," ungkapnya.
Firman menambahkan, lantaran pemegang puncak kekuasaan berada di luar Partai Golkar, pencermatan kinerja kabinet pun akhirnya beralih ke tangan SBY.
"Presiden bukan dari Golkar, ya kami serahkan ke Presiden saja," katanya seraya memastikan bahwa Partai Golkar akan melayangkan evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang.
"Haruslah dipahami evaluasi dan kritik dilakukan Golkar terhadap pemerintah bukanlah persoalan senang atau tidak senang kepada pemerintah. Ini karena Golkar tetap konsisten mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014," paparnya.
Firman menjelaskan, kritik dan evaluasi partai berlambang pohon beringin ini akan bersifat obyektif, konstruktif, dan proporsional. Pasalnya, Golkar senantiasa mementingkan pendekatan pemecahan masalah menjadi solusi, dan bukannya menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
"Sebagai sahabat atau teman yang baik, wajar saja kalau Golkar melakukan otokritik karena apa yang disampaikan Golkar apa adanya," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang