Sudi: Setneg Terbuka untuk Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, kementeriannya sangat terbuka dengan berbagai kritik yang dialamatkan masyarakat ataupun pihak-pihak lain bagi perbaikan kinerja jajarannya dan kinerja pemerintahan di masa datang.

"Oleh sebab itu, silakan dikritik dan diberi masukan kalau memang kinerja saya selama setahun ini dinilai masih belum memuaskan. Kadang-kadang kritik itu tidak perlu saya komentari, akan tetapi diam-diam saya lakukan kalau memang itu baik untuk perbaikan," tandas Sudi kepada Kompas, sepulangnya mengikuti kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua, Jumat (15/10/2010) di Jakarta.

Sudi mengaku agak terkejut saat dikonfirmasikan hasil jajak pendapat Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas baru-baru ini bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap performanya mencapai 61 persen. "Padahal, saya selama ini bekerja tanpa publikasi dan jarang muncul di publik," tambahnya.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerjanya selama setahun ini hanya mencapai 39,6 persen. Sebaliknya, yang menyatakan tidak puas dengan kinerjanya mencapai persentase yang jauh lebih besar, yaitu 44,8 persen.

Menurut Sudi, sejak ia menjadi Menteri Sekretaris Negara, secara diam-diam, ia melakukan gebrakan untuk melakukan pembersihan terhadap pegawai ataupun pejabatnya yang berpeluang melakukan praktik korupsi. Alasannya, Setneg mengelola banyak aset negara yang harus benar-benar tertib dan disiplin pengelolaannya.

"Saya copot mereka yang sering main-main dan saya pindahkan. Sebaliknya, saya angkat orang-orang yang saya anggap baik, seperti baru-baru ini mengangkat Hendardji (mantan Komandan Pusat Polisi Militer/Danpuspom) sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Kompleks Kemayoran," jelas Sudi.

Ia juga mengaku berusaha memperbaiki kinerja dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Negara, khususnya dalam sinkronisasi penyusunan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Menurut penilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa kali, target Setneg justru terlampaui. Misalnya, dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP). "Dari target tujuh PP, yang bisa dikerjakan Setneg ternyata sampai 16 PP," kata Sudi lagi.