Pencapaian Kabinet Masih Minim
Jakarta, Kompas -
Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (17/10). Sebagai contoh, di bidang ekonomi, pemerintah belum memperlihatkan pemulihan produktivitas potensi ekonomi dalam negeri.
Produktivitas masyarakat, lanjut Bambang, terhambat tingginya biaya produksi. Akibatnya, pasar dalam negeri dijejali produk impor. Di bidang hukum, dalam setahun terakhir, pemerintahan nyaris meraih nilai buruk. Banyak oknum dan sejumlah institusi negara justru diduga menjadi aktor utama dalam praktik mafia hukum. Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dinilai tidak maksimal mencegah upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bambang menambahkan, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum juga masih jauh dari harapan dan kurang efektif. Konflik antarwarga, antarmassa, dan berbagai kekerasan sering muncul karena lemahnya peran aparat penegak hukum.
Sebaliknya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie enggan menilai kinerja pemerintahan Yudhoyono. Pemerintahan baru bisa dinilai setelah lima tahun.
”Tidak mungkin satu pemerintahan bisa menyelesaikan pekerjaan dalam setahun. Apalagi menteri, saya mengetahui bagaimana susahnya pekerjaan dalam pemerintahan. Karena itu, kita nilai nantilah,” katanya, Sabtu.
Ia hanya mengungkapkan masih banyak hal yang harus dibereskan pemerintah. Terkait dengan hal itu, Partai Golkar mendukung pemerintah untuk membereskan hal itu. Untuk itu, keadaan politik harus dibuat stabil agar pemerintah dapat menjalankan programnya.
Salah satu hal yang harus diselesaikan adalah menjadikan hukum sebagai panglima. Jalannya pemerintahan harus didasarkan pada hukum sehingga tidak ada satu undang-undang atau peraturan presiden yang tak bisa dijalankan.
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengungkapkan perlunya perombakan kabinet (reshuffle). Pasalnya, banyak menteri yang kinerjanya tak memenuhi harapan.
Ia memisalkan, pretensi Presiden agar Indonesia leading dalam isu pemanasan global, tetapi menterinya tak menjalankan hal yang relevan. Kementerian Luar Negeri juga tak mengambil langkah menuju peran Indonesia di kancah internasional yang kian kuat.
