Tertunda, Putusan Penambahan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengambilan keputusan dalam rapat kerja pemerintah dan DPR RI mengenai penambahan anggaran modernisasi alat utama sistem persenjataan ditunda hingga Rabu (20/10/2010).

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan rapat ditunda. "Menkeu bilang kewenangannya terbatas. Harus bicara dengan banyak pihak. Jadi ditunda sampai Rabu. Usulan Bappenas, sama dengan Menkeu. Secara pribadi Menkeu setuju penambahan biaya modernisasi tetapi dibatasi sejumlah aturan dan proses birokrasi yang ada dan perlu bicara dengan seluruh stakeholder yang ada," ungkapnya usai rapat berlangsung di Gedung DPR, Senin (18/10/2010).

Agenda utama raker seharusnya memutuskan skenario kebijakan politik anggaran Pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modern alutsista. Sesuai Renstra 2010-2014, penambahan sebesar Rp 50 triliun. Untuk 2011 mendatang, paling tidak harus menambah sekitar Rp 12 triliun. Jika tidak diselesaikan segera, maka kebutuhan modernisasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan dapat terpenuhi.

Dalam rapat ini, lanjut politisi PKS itu, pihak Pemerintah belum dapat memberikan alternatif model penambahan anggaran. "Tidak bisa diambil kesepakatan karena bahasan Pemerintah dengan badan anggaran hanya bisa menyisihkan Rp 2 triliun untuk pertahanan dan harus dibagi-bagi lagi," katanya.

Mahfud berharap Menkeu bisa menggunakan dua hari ini untuk membahas rencana penambahan anggaran dengan Presiden dan juga stakeholder lainnya.