Tentara Australia Tidak Segera Ditarik

CANBERRA, KOMPAS.com — Pemerintah Australia, Selasa, menolak permintaan penarikan segera pasukan dari Afganistan menjelang debat parlemen mengenai keikutsertaan Australia yang bisa mempersulit peran minoritas pemerintah di parlemen.

Menteri Pertahanan Stephen Smith mengatakan, Canberra berkomitmen untuk tetap menempatkan tentara di Afganistan setidaknya 2-4 tahun, dan menolak permintaan penarikan lebih awal dari Partai Hijau di parlemen yang memberi dukungannya kepada pemerintah dari partai Buruh. "Saya tidak berbicara mengenai strategi keluar," kata Smith kepada radio lokal. "Kita tidak dapat berada di sana selamanya. Tapi kita baru bisa meninggalkan tentara keamanan Afganistan saat mereka sudah bisa mengatur urusan mereka sendiri."

Australia mengirim sekitar 1.550 tentara ke Afganistan, kebanyakan bermarkas di Tirin Kot, Provinsi Uruzgan di Afganistan selatan. Dengan jumlah itu, Australia menjadi anggota non-NATO dengan jumlah tentara terbesar dalam koalisi internasional yang melawan Taliban di negara itu.

Namun, dukungan parlemen yang menggantung dan bertambahnya jumlah prajurit yang tewas, sekarang sebanyak 21 orang, serta berkurangnya dukungan publik atas perang tersebut, memicu debat dalam parlemen mengenai konflik yang memburuk itu. Partai Hijau, yang berpengaruh dan mendukung partai Gillard, yaitu Partai Buruh, setelah pemilu ketat pada 21 Agustus menginginkan penarikan tentara Australia dari Afganistan secepatnya.

Baik Gillard maupun pemimpin oposisi konservatif Tony Abbott akan menyampaikan komitmen ulang untuk tetap menempatkan tentara di Afganistan, beberapa anggota konservatif senior bahkan meminta tambahan tentara dan peralatan, termasuk tank dan helikopter penyerang.

Namun, partai pendukung masing-masing kubu diperkirakan mempertanyakan strategi Australia dan memanggil mantan kepala pasukan militer untuk suatu strategi keluar yang jelas. Bekas pasukan juga melancarkan protes tentang perang itu di depan parlemen.

Kesalahan telah dilakukan Amerika Serikat dan NATO mengenai strategi perang, kata Smith, termasuk terlalu lama menyadari kalau usaha militer juga memerlukan langkah-langkah untuk menarik dukungan warga sipil Afganistan dan mengalihkan wewenang ke tentara keamanan Afganistan. "Transisi (untuk memberikan wewenang kepada tentara Afganistan) akan tidak merata. Hal itu akan berubah setiap saat, tak terjadwal, dan diterapkan secara berbeda di tempat yang berbeda-beda di Afganistan. Di Provinsi Uruzgan, kami yakin hal itu dapat dilakukan dalam 2-4 tahun," kata Smith.

Meskipun pemerintah memerlukan dukungan Partai Hijau untuk mendapatkan dukungan mayoritas parlemen, termasuk rencana untuk mengurangi pajak dan harga karbon, kedua kubu di parlemen mempunyai pandangan yang berbeda mengenai strategi di Afganistan.