PTN Didorong Makin Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Perguruan tinggi negeri (PTN) didorong untuk semakin mandiri dalam keuangan. Namun, perolehan keuangan PTN diminta tidak mengandalkan dari biaya kuliah mahasiswa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, PTN yang memilih pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) diberi otonomi keuangan, di antaranya menentukan tarif setiap layanan jenis pendidikan. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (19/10/2010) lalu, mengatakan, kucuran dana pendidikan nasional masih banyak terserap untuk pendidikan dasar. Karena itu, pemerintah akan meminta komitmen pemerintah daerah untuk mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBD guna meringankan beban pemerintah pusat.

”Jika pendidikan dasar ini sudah beres yang targetnya harus terealisasi tahun 2011, kita bisa alihkan alokasi dana yang semakin besar untuk pendidikan tinggi,” ujar Nuh.

Menurut Nuh, pemerintah akan mengembangkan cara baru dalam memberikan bantuan kepada PTN. Kampus didorong untuk menekan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa.

”Kampus yang bisa mendapat pemasukan yang tinggi dengan memanfaatkan riset, misalnya, akan mendapat intensif dari APBN. Dengan demikian, sumber dana PTN itu semestinya dari usaha kampus, seperti memanfaatkan riset dan dana dari pemerintah,” ungkap Nuh.

Guna memperkuat penelitian di setiap kampus, menurut Nuh, pemerintah memberikan modal lewat sejumlah program yang semakin diperkuat pada 2011. Pemerintah mempercepat penambahan doktor dengan memberikan beasiswa kuliah S-3 di dalam dan luar negeri serta menambah hibah penelitian untuk penguatan lembaga riset yang mampu menjual hasil riset ke publik.

Keleluasaan

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka, secara terpisah, mengatakan, untuk mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas nasional dan global, PTN tak bisa mengandalkan kucuran dana dari pemerintah yang memang masih minim. Karena itu, keleluasaan untuk mencari dana, terutama dari kerja sama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri, tetap harus dimiliki, seperti yang dipraktikkan PTN BHMN selama ini.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, sistem BLU yang baru itu juga diharapkan akan tetap memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi PTN untuk mengembangkan diri, terutama dari segi pencarian dukungan dana.

Dari hasil pembahasan, PTN mengusulkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang BLU yang khusus mengatur perguruan tinggi dan bukan BLU secara umum. Dengan sistem BLU ini, menurut Gumilar, PTN tetap memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangga masing-masing. (ELN/LUK)