Presiden Serukan Penghematan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh lembaga negara dan kementerian untuk berhemat. Optimasi anggaran, dinilaikan akan memberikan kontribusi signifikan bagi efisiensi penggunaan anggaran negara.

Anggaran yang dihemat, kata Presiden, bisa dialihkan untuk pembiayaan hal-hal lain yang mungkin selama ini ditutup melalui utang. Presiden mencontohkan, dari APBN Rp 1.100 triliun, sebesar Rp 600 triliun merupakan anggaran kementerian dan lembaga. Jika dari jumlah itu bisa dihemat sebesar 10 persen, angka penghematan, menurutnya, akan sangat besar.

"Sepuluh persen itu setara dengan Rp 60 triliun. Angka Rp 60 triliun ini bisa digunakan untuk banyak hal, yang selama ini barangkali kita tutup dengan utang. Yang barangkali inilah selama ini yang menyebabkan angka defisit kita tidak turun-turun. Kalau kita bisa betul-betul optimasi, ini sangat luar biasa. Dalam arti kita bisa mengurangi defisit," kata Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (21/10/2010), di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pembahasan mengenai penghematan anggaran ini menjadi agenda pertama yang dibicarakan dalam Sidang Kabinet Paripurna. Pada APBN 2011, Presiden mengatakan, lembaga kepresidenan ditaksir bisa melakukan penghematan anggaran hingga sekitar 10,47 persen atau setara dengan Rp 200 miliar. Ia berharap, hal itu juga dilakukan di seluruh lembaga negara dan kementerian. "Saya yakin daerah-daerah, provinsi, kabupaten dan kota juga bisa melakukan hal yang sama. Saya juga mengajak Ketua MPR, DPR, DPD, MK, MA dan KY beberapa waktu lalu agar lembaga-lembaga negara yang dipimpinnya melakukan optimasi dan penghematan," ujar Presiden.

Penghematan ini, diharapkannya pula bisa menghilangkan peluang kebocoran anggaran karena pemborosan. "Kalau defisit karena pemborosan bisa kita hilangkan, maka kita akan dapat manfaatnya dan bahkan bisa menyusutkan utang secara signifikan," katanya.

Untuk menyukseskan ajakan berhemat ini, Presiden mengaku telah menugaskan Kepala UKP4, Kepala BPKP dan Menteri Dalam Negeri untuk merumuskan bagaimana upaya optimasi baik di jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan.

Audit Penerimaan Negara Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Ketua BPK telah sepakat mengenai perlunya dilakukan audit terhadap penerimaan negara. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui berapa sebenarnya penerimaan negara selama ini. "Apakah sudah benar angka penerimaan negara selama ini? Baik penerimaan negara pajak maupun bukan pajak. Siapa tahu dari sisi penerimaan bisa ditingkatkan. Bayangkan, kalau bisa meningkatkan penerimaan negara dan mengoptimalkan pembelanjaan, maka nettonya akan jadi surplus dan akan didapat angka signifikan serta membuat APBN kita sehat," papar Presiden.