Jangan Paksakan Menteri 'Naik Kelas'

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, momentum setahun pemerintahan SBY-Boediono harus dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja. Semua kritikan yang muncul harus dijadikan "suplemen" untuk meningkatkan kinerja sesuai harapan masyarakat. Salah satu cara memperbaiki kinerja pemerintahan, menurut Anas, dapat dilakukan dengan mengevaluasi capaian dan prestasi kabinet.

"Sekarang kesempatan terbaik bagi Presiden untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap seluruh anggota kabinet," kata Anas saat mengisi diskusi "Evaluasi Setahun SBY-Boediono" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Dikatakan Anas, para menteri yang dinilai tak "lulus" dan kurang cakap tidak dipaksakan untuk "naik kelas".

"Ketika Presiden sudah melakukan evaluasi komprehensif dan ada menterinya yang tidak lulus dan kurang cakap untuk naik ke kelas dua, sebaiknya tinggal kelas saja. Ibaratnya, yang susah naik kelas, tidak dipaksa naik ke kelas dua. Agar rapor jelas, mana yang layak lulus, mana yang tidak," ujarnya.

Siapa saja menteri yang dinilai Demokrat tak cakap? "Saya tidak punya rapor komprehensif, yang punya adalah Presiden. Tapi, secara moral, publik punya harapan besar bahwa yang menggawangi kementerian di bawah lembaga kepresidenan cakap dalam bekerja," kata Anas.