DPR Bantah Jalan-Jalan di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X, Reni Marlinawati membantah anggapan bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan anggota Dewan sarat jalan-jalan. Aktivitas studi banding menjadi sorotan publik menyusul besarnya anggaran yang dihabiskan. Di luar itu, hasil dari studi banding seringkali tak dirasakan manfaatnya pada perubahan kebijakan di dalam negeri.

Beberapa waktu lalu, Reni termasuk dalam rombongan Komisi X yang melawat ke Afrika Selatan terkait pembahasan RUU Pramuka. Jadi, belajar atau jalan-jalan, Bu? "Ya belajar. Kalau hanya jalan-jalan capek juga, tanpa tujuan, diburu-buru waktu," kata Reni, dalam diskusi Polemik "Studi Banding atau Jalan-jalan?", di Jakarta, Sabtu (23/10/2010).

Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan bukan studi banding, melainkan kunjungan kerja. "Dalam melakukan kunjungan, bukan hanya materi dan substansi yang kita tuju. Ini bukan hanya kunker substantif, tapi bisa jadi feedback dari negara mereka yang kita kunjungi ke negara kita," kata anggota Fraksi PPP ini.

Pro kontra dan kritikan, secara sadar ia akui karena adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin sulit. "Makanya, mungkin itu alasan kunker kami ke luar negeri disoroti," ujarnya.

Lalu mengapa tetap berangkat ditengah kritik publik? Reni berdalih, UU MPR, DPR, DPD dan DPR nomor 27 tahun 2009 sudah mengatur tugas, hak dan fungsi anggota DPR. Saat ini, kata dia, tuntutan penyelesaian RUU sangat ketat.

"Pembahasan UU tidak bisa sampai 3 tahun, sekarang menuntut untuk kerja keras. Harus selesai dalam 30 hari masa sidang, kalau tidak diberi tambahan 20 hari. Kewajiban DPR untuk menyerap aspirasi dan masukan, bisa di dalam atau luar negeri. Itu tuntutan dari UU," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat parlemen dari Formappi, Sebastian Salang mengkritisi, anggota Dewan tak bisa berlindung di balik ketentuan UU atas kegiatan yang dinilainya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Selain dianggap tak sensitif dengan kondisi masyarakat, selama setahun bertugas, kerja legislasi DPR juga sangat minim. Oleh karena itu, ia meminta, Dewan membuka mata dan membatalkan sejumlah agenda perjalanan ke luar negeri yang dijadwalkan hingga akhir tahun ini.