Ke Yunani=Jamkesmas 25.000 Orang Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Banding 8 orang anggota Badan Kehormatan DPR ke Yunani menghabiskan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan mengatakan, anggaran biaya perjalanan belajar etika itu setara dengan jaminan kesehatan (jamkesmas) bagi 25.000 orang miskin di negeri ini.

"Anggaran ke Yunani itu 1,5 miliar untuk 8 orang. Kalau dikonversi, anggaran itu sama dengan memberikan jamkesmas kepada 25.000 rakyat. Bayangkan, kalau anggota Dewan membatalkan perjalanannya dan anggarannya dialihkan untuk rakyat miskin?" kata Yuna saat mengisi diskusi Polemik "Studi Banding, Belajar atau Jalan-jalan", Sabtu (23/10/2010), di Jakarta.

Anggaran "plesiran" anggota Dewan yang terus meningkat, menurutnya, sebuah ironi. Perjalanan yang dinilainya menghambur-hamburkan uang negara itu didapat melalui pajak yang dibayarkan rakyat. Yuna membandingkannya dengan anggaran bagi program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang justru didapatkan dari utang.

"Anggaran yang didapat dari rakyat kemudian dimanfaatkan untuk kunjungan dan studi banding. Sedangkan untuk program PNPM sebesar Rp74 triliun kita ambil dari utang. Dengan kata lain, uang rakyat untuk plesiran, dan untuk menanggulangi kemiskinan malah dari utang," paparnya.

Maraknya agenda studi banding menjelang akhir tahun pun, menurut Yuna, hanya mengejar penggunaan anggaran. Insentif bagi anggota Dewan yang turut dalam studi banding ini cukup menggiurkan.

Dari sejumlah insentif yang diterima, FITRA mencatat, setidaknya dalam setiap studi banding, anggota Dewan mendapatkan uang harian Rp20-Rp26 juta, asuransi perjalanan 50 US Dollar per orang dan uang representasi 2.000 US Dollar.

"Padahal, DPR seharusnya sadar, sebagai pengawas pemerintah mereka tidak seharusnya berfoya-foya. Bagaimana mau mengkritisi penggunaan anggaran oleh pemerintah, kalau mereka juga foya-foya dengan uang negara," kata Yuna.

Hasil dari kunjungan kerja ke luar negeri juga kerap dikritisi. Sejumlah kunjungan dinilai tak berkorelasi positif dengan pembahasan RUU yang berjalan. Produktivitas Dewan dalam hal legislasi juga dinilai rendah. "Kalau giliran ke luar negeri, semangat sekali perginya. Ngotot, enggak ada yang bolos. Tapi ketika pembahasan di Panja, ruangan kosong," kritik Yuna.