SURABAYA, KOMPAS -
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memang diperintahkan memasang kamera pemantau di berbagai sudut Surabaya. Kebetulan jalan-jalan di sekitar Dolly ikut dipasangi kamera itu, yang fungsi utamanya memantau kondisi keamanan dan lalu lintas. ”Pemasangan kamera itu tidak melanggar kemanusiaan karena bukan di kamar. Kalau dipasang di kamar, itu baru disebut tidak manusiawi,” ujar Risma, Selasa (26/10) di Surabaya.
Pemasangan kamera pemantau merupakan hal lazim di kota dan negara lain. Bahkan, penduduk di sebagian negara dan kota lain merasa lebih aman dengan keberadaan kamera pemantau. Penduduk di sekitar Dolly juga setuju terhadap pemasangan alat tersebut.
Salah satu warga Dukuh Kupang, Yohannes, berharap pola transaksi di kawasan itu berubah. Selama ini para mucikari menawarkan secara terbuka di jalan umum. ”Etalase juga dibiarkan terbuka dan bisa dilihat siapa saja dari jalan. Kalau ada kamera, orang akan segan terbuka seperti sekarang,” tuturnya.
Risma juga menambahkan, penutupan kawasan Dolly tidak bisa serta-merta dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan strategi fisik, sosial, dan ekonomi untuk penutupan itu. ”Jangan sampai mereka yang bekerja di sana malah pindah ke tempat lain setelah Dolly ditutup,” ujarnya.
Potensi pekerja seks komersial (PSK) pindah terbukti setelah beberapa PSK Dolly yang terkena razia memilih ”beroperasi” di beberapa ruas jalan di Surabaya. ”Beberapa waktu lalu ada yang terkena razia dan setelah diperiksa dipastikan terinfeksi HIV/AIDS,” kata Risma.