Politik Daerah Lebih Pengaruhi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan ekonomi di daerah jauh lebih dipengaruhi oleh politik perekonomian yang digunakan oleh pemimpin daerahnya, ketimbang oleh variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari masalah aturan daerah, kemudahan memperoleh lahan, hingga perpajakan. Kepentingan pejabat daerah dan partai politik diduga menjadi penyebab utama arah pertumbuhan ekonomi di daerah.

Demikian hasil penelitian yang dilakukan peneliti Institute of Development Study (IDS) dari Universitas Sussex, Inggris, Neil McCulloch dan bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta AusAID. Hasil penelitian berjudul Tata Kelola Ekonomi Daerah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini dipaparkan di Jakarta, Kamis (28/10/2010).

"Ini adalah penelitian tentang perekonomian di Indonesia yang paling lengkap pertama setelah Aceh masuk secara penuh," kata Neil.

Menurut Neil, hubungan antara pengusaha dengan pemimpin daerah, hubungan antara kontraktor untuk mendapatkan akses ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat mewarnai terbentuknya pertumbuhan ekonomi di daerah. "Kami sangat tahu hubungan-hubungan ini yang mempengaruhi terbentuknya perekonomian di daerah," katanya.

Setidaknya ada empat aspek yang dapat mengukur tata kelola pemerintahan di daerah, yakni stabilitas, pencarian rente ekonomi, kompetensi, dan keterbukaan dan akuntabilitas. Stabilitas dapat dilihat dari konflik pertanahan, daerah yang jarang memiliki konflik pertanahan biasanya dipimpin oleh kepala daerah yang kuat dan aturan yang dibuat tidak menciptakan ketidakpastian.

Pencarian rente ekonomi akan semakin ditekan jika pemimpin daerah tidak korup, pemerintah daerah tidak menyebabkan meningkatnya biaya bisnis, dan tidak ada pungutan ilegal, tidak ada biaya distribusi, dan tidak ada pembayaran ke polisi. Untuk masalah kompetensi, harus ada program pengembangan usaha dan waktu yang diperlukan untuk membuat perizinan tidak lama.

Neil menyebutkan, kota yang memiliki banyak konflik pertahanan biasanya memiliki populasi yang padat karena akan mendorong terjadinya persaingan sumber daya lahan. Daerah di luar Jawa justru tercatat memiliki konflik pertanahan. begitu juga daerah yang memiliki peningkatan anggaran yang besar cenderung memiliki efek pencairan rente ekonomi yang lebih besar di daerah.

Penelitian ini dilakukan di 266 kabupaten dan kota pada 16 provinsi dengan mengambil sampel 50 perusahaan di setiap kabupaten dan kota. Dimana, sampel pengusahanya diambil dari tiga level yang berlainan, yakni pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Jawaban dari sampel itu kemudian dikombinasikan dengan data perekonomian daerah pada periode 2001-2008.

"Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan lebih merupakan gejala yang menjelaskan pertumbuhan, bukan menjadi faktor penyebab pertumbuhan," kata Neil.