Soal Soeharto Tuntas Sebelum 10 November

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshidiqie memastikan, belum ada kesimpulan akhir terhadap rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Jimly yang kini menjadi anggota Dewan Gelar Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa ini mengungkapkan, rapat untuk memutuskan soal ini, termasuk kepada mereka yang akan mendapat gelar pahlawan, antara lain kepada mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, belum selesai.

Namun, ia memastikan bahwa sebelum 10 November, atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, hal ini akan selesai pembahasannya.

"Ada dua calon pahlawan yang diajukan ke Dewan Gelar yang hingga kini masih mendapat kontroversi. Kedua calon itu adalah mantan Presiden Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid. Pada saatnya nanti akan diumumkan oleh pemerintah. Rapat kami di Dewan Gelar belum selesai, termasuk mengenai Gus Dur dan Pak Harto, belum final," papar Jimly saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi berjudul "Mengukur Pengaruh Hegemoni Global terhadap Indonesia" di kantor ICIS, Kamis (28/10/2010).

Jimly mengungkapkan, selain memberikan penilaian, Dewan Gelar juga harus mempertimbangkan soal bintang jasa yang diterima calon pahlawan.

"Ini sudah masuk dalam diskusi. Pendapat yang jadi pertimbangan bukan hanya pendapat pribadi, tapi juga seluruh pertimbangan pendapat warga negara Indonesia. Konkretnya, saya rasa belum jelas, jadwal akan diserahkan ke pemerintah. Dan saya rasa, sebelum 10 November sudah selesai," jelasnya.

Sebelumnya Jimly juga mengungkapkan, secara obyektif, khusus rencana pemberian gelar kepada mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, lebih baik tidak dilakukan saat ini. Alangkah lebih baik bila pemberian gelar kepada Soeharto ditunda.

"Ngukurnya, tunggu Budiman Soejatmiko (politisi PDI-P), Fahri Hamzah (politisi PKS), serta para tokoh demonstran Mei '98 itu setelah sudah tua. Kalau sudah tua, sudah rabun matanya, tidak lagi berpikir politik duniawi. Barulah kita bisa punya kesempatan menilai obyektif. Dan saat ini, kalaupun kontroversi sekarang ada, ya masuk akal. Karena zaman sekarang ini para pelaku sejarahnya masih ada," kata Jimly Asshidiqie.

Sebelumnya mantan aktivis '98 yang kini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief, menyatakan percuma memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto bila tidak didahulukan dengan adanya sebuah rekonsiliasi. Apalagi, Andi saat itu mengingatkan bahwa sampai saat ini status hukum terhadap Soeharto belumlah jelas dan TAP MPR soal Soeharto hingga kini belumlah dicabut.

Sedianya, ada ada 10 nama yang akan diberi gelar pahlawan. Selain mantan Presiden Soeharto (Jawa Tengah) dan Gus Dur (Jawa Timur), nama lain adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (Jawa Barat), Habib Sayid Al Jufrie (Sulteng), Pakubuwono X (Jawa Tengah), Andi Makkasau (Sulsel), Abraham Dimara (Papua), Andi Depu (Sulbar), serta Sanusi (Jawa Barat).