Nasionalisme di Tengah Pragmatisme Pasar

Oleh Edy M. Ya`kubSurabaya

Di panggung sejarah perjuangan Indonesia, pemuda selalu memiliki peran penting, mulai dari 1908, 1928, 1945, 1966, hingga 1998.

Masalahnya, perjuangan pemuda pada 1966 dan 1998 sudah mulai bukan bersifat fisik, meski tahun 1996 dan 1998 dipicu dengan adanya "musuh bersama" yakni PKI (1966) dan Orde Baru (1998).

Tentunya, apa yang disebut dengan "musuh fisik" dan "musuh bersama" itu tidak mudah lagi ditemukan di tengah perkembangan dunia yang saling bergantung saat ini.

"Di Korsel itu nggak ada merek handphone lain, kecuali Samsung. Mereka bilang, kalau saya bisa bikin, kenapa saya harus beli. Itulah nasionalisme nyata," kata Sekretaris PDIP Jatim M Kusnadi saat membuka seminar Sumpah Pemuda di Kantor DPD PDIP Jatim (28/10).

Apa yang dilakukan bangsa Korsel itu, katanya, patut dicontoh dalam memperingati Sumpah Pemuda yakni kesadaran kembali kepada jatidiri.

"Nasionalisme itu kembali kepada apa yang kita miliki sendiri, kita bukan objek, tapi kita adalah subjek, jangan segalanya beli dan hanya menjadikan nasionalisme sebagai barang antik. Kita harus berdaulat di negeri kita," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai Permendag 39/2010 yang membolehkan produsen mengimpor barang jadi akan membunuh industri kecil dan menengah atau UKM.

"Permendag itu mengikis nasionalisme," katanya dalam seminar yang menampilkan pengamat politik Unair Surabaya Airlangga Pribadi MS dan ahli sejarah UM Prof Hariyono sebagai pembicara itu.

Menurut pengamat politik Unair Surabaya Airlangga Pribadi SIP MS, nasionalisme sesungguhnya bukan anti-asing, namun bagaimana pemuda mampu melawan tiga mitos.

"Pemuda saat ini dihadapkan pada tiga mitos yakni senioritas, pengetahuan, dan kemajuan. Mitos senioritas membuat pemuda harus antre, padahal kemampuan yang seharusnya lebih menentukan," katanya.

Mitos senioritas itu berkaitan dengan mitos pengetahuan yakni pengetahuan seharusnya lebih menentukan siapa yang memimpin, sehingga siapa yang pintar dialah yang memimpin.

"Mitos kemajuan juga sangat penting. Jangan khawatir dengan segala sesuatu yang berbau asing, misalnya Persebaya menyewa pemain asing. Jangan pemain asing yang dipersoalkan, tapi apakah adanya pemain asing itu membuat Persebaya bisa ke Piala Dunia atau tidak," katanya.

Penjajah Ekonomi

Airlangga Pribadi menyarankan sikap penting dalam mengantisipasi penjajahan ekonomi di tengah pasar bebas adalah memberi kesempatan liberalisme tapi dengan memberi proteksi terhadap industri kecil juga.

"Jadi, kita boleh menerima pasar bebas, tapi kita juga harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai kita menjadi predator untuk negeri sendiri," katanya.

Hal itu dibenarkan ahli sejarah dari Universitas Negeri Malang (UM) Prof Hariyono. Pembicara seminar itu menegaskan bahwa penjajahan ekonomi merupakan tantangan yang penting disikapi.

"Liberalisme mungkin saja menguntungkan semua pihak, tapi perlu ada proteksi untuk produk-produk lokal, karena itu kita harus kembali ke produk lokal untuk mengusir penjajah ekonomi. Jangan cari anggur asing, tapi cari anggur lokal," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pasar bebas untuk kesejahteraan harus diseimbangkan dengan kepemilikan untuk kedaulatan bangsa.

"Kalau kita mementingkan kesejahteraan dengan mengorbankan kedaulatan, maka kita melanggar UUD 1945, karena kita mementingkan kesejahteraan yang dalam jangka panjang justru `menjual` bangsa dan negara," katanya.

Pelajaran penting dari negara lain adalah privatisasi bisa membuat AS bangkrut dan BUMN di China justru mendorong kemajuan negara itu.

Terkikisnya nasionalisme itu juga dicermati Ketua DPD PDIP Jatim H Sirmadji mulai melanda masyarakat.

"Indonesia sesungguhnya maju, tapi kedaulatan tidak ada, karena disandera kedaulatan pasar bebas," katanya.

Ia mencontohkan demokrasi dalam pilkada langsung yang merupakan kemajuan, namun kemajuan itu disandera "pasar" karena calon kepala daerah dalam pilkada langsung itu ditentukan dengan "money politics" (politik uang).

"Jadi, pilkada langsung yang ada bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan uang. Itu terjadi dari pusat hingga pemilihan kepala desa," katanya.

Contoh lain adalah Permendag Nomer 39 Tahun 2010 yang akan efektif mulai 1 Januari 2011 untuk impor bahan jadi yang sebelumnya hanya impor bahan baku yang boleh masuk.

"Jadi, nasionalisme kita terperangkap dengan kedaulatan pasar, karena itu kita harus kembali kepada kemampuan kita sendiri sebagai bangsa," katanya.