OECD, Tidak Ada Ruang Berpuas Diri

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan  mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk berpuas diri bagi Indonesia meskipun sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi di saat krisis keuangan global 2008. Masih banyak reformasi yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Angel Gurria, mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (1/11/2010), saat menyampaikan sambutannya dalam acara Peluncuran Enam Buku Laporan Review Ekonomi Indonesia dan Laporan Hasil Survei Investasi yang dilakukan oleh OECD bersama Pemerintah Indonesia. Gurria menyampaikan sambutan bertajuk "Menuju Indonesia yang Lebih Kuat Setelah Krisis Ekonomi Dunia: Maju Kedepan dengan Reformasi".

"Tidak ada ruang untuk berpuas diri. Reformasi lanjutan diperlukan jika Indonesia berniat mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang ambisius, seperti yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Terutama target menurunkan jumlah penduduk miskin," ujar Gurria.

Menurutnya, kondisi lingkungan ekonomi yang ada saat ini menawarkan peluang unik untuk mengejar agenda reformasi. Manfaat yang muncul dari upaya reformasi struktural sejak krisis moneter Asia tahun 1998 pada akhirnya sudah mulai terasa. Dengan demikian, Indonesia mulai diketahui sebagai negara dengan ekonomi yang stabil, dengan kondisi keuangan publik yang sehat dan kerangka kerja makroekonomi yang berfungsi dengan baik.

"Capaian ini jangan dianggap sepele. Hal ini mengarahkan para lembaga pemeringkat utang untuk menaikkan peringkat utang Pemerintah Indonesia dengan prospek yang kuat menuju Investment Grade (peringkat utang tertinggi dalam pemeringkatan utang tersebut). Namun, tidak ada ruang untuk berpuas diri," ujar Gurria.

Ada tiga hal yang direkomendasikan dalam Laporan Review Ekonomi Indonesia dan Laporan Hasil Survei Investasi OECD ini agar Indonesia dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan lebih berkelanjutan. Pertama, Indonesia perlu menciptakan ruang fiskal untuk anggaran investasi dalam program pro-growth, seperti pengembangan infrastruktur dan akumulasi sumber daya manusia.

Kedua, dibutuhkan reformasi pasar tenaga kerja dan kebijakan sosial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, dibutuhkan investasi di sektor infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (OIN)