Kadisdik DKI Jakarta "Bolos" ke KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Informasi Publik (KIP), Senin (1/11/2010). Pemanggilan itu terkait penolakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta atas permintaan informasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Yang datang hanya staf-stafnya. KIP menyayangkan permintaan kami diabaikan dan para staf Kadisdik menjawab bahwa itu bukan hak ICW, tetapi hak Inspektorat Jenderal, BPK dan instansi lain, bukan LSM seperti ICW atau masyarakat," ujar Febri Hendri, peneliti senior ICW selaku pemohon sengketa, seusai sidang sengketa tersebut di kantor KIP, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Sayangnya, Febri mengungkapkan, alasan penolakan atas permintaan ICW tersebut tidak dijawab pihak Dinas Pendidikan secara substansial berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur pengelolaan keuangan dana BOS sebagai dana Negara untuk masyarakat. Semua alasan penolakan tersebut dinilai ICW mengada-ada.

"SPJ atau surat pertanggung jawaban berupa kwitansi tidak boleh diminta ICW. Sayangnya, mereka mengatakan itu tanpa didasarkan undang-undang. Artinya, alasan mereka sangat tidak subtansial. Mereka hanya bilang, laporan atau SPJ bukan hak ICW untuk mengetahuinya," kata Febri.

Pekan depan, pada 15 November 2010, semua pihak akan kembali bertemu untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis sebagai kesimpulan.

"Kalau alasan mereka didasari undang-undang, tentu tidak masalah. SPJ itu adalah laporan pertanggung jawaban terbuka di depan publik, jadi, siapapun bisa mengaksesnya," ungkap Febri.