Inilah Koridor Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumber daya alam atau SDA yang terkandung di suatu wilayah harus digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasilnya. Sasaran utamanya adalah meningkatnya jam kerja di daerah tersebut oleh karena peningkatan aktifitas ekonomi yang didorong oleh pemanfaatan SDA yang maksimal di daerah itu.

"Itu adalah prinsip dari Koridor Ekonomi Indonesia. Misalnya, jika ada batubara di Kalimantan Timur, maka batu bara itu jangan hanya meningkatkan jam kerja di Jawa atau di China. Batu bara di Kalimantan Timur harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu, menjadi pusat aktifitas ekonomi diprovinsi itu, sehingga working our (jam kerjanya) meningkat di daerah itu juga," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (3/11/2010).

Pengembangan wilayah melalui program Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan akan melipatgandakan kapasitas perekonomian di Sumatera dan Jawa menjadi empat kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini pada tahun 2030. Ini dimungkinkan karena pemerintah telah mendesain peta jalan untuk mengundang investasi senilai 89,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 801,9 triliun.

"Dulu, (perekonomian nasional) lebih banyak didorong APBN dan konsumsi publik. Sekarang ekspor dan investasi pun sangat kuat. Sehingga mesin pertumbuhannya lebih berimbang. Namun, kita harus tetap bekerja keras membenahi infrastruktur kita. Kalau ini sudah dirancang, Indonesia bisa tumbuh jauh lebih jauh lagi," ujar Hatta.

Dalam paparan Kementerian Koordinator Perekonomian disebutkan bahwa dua dari enam koridor ekonomi yang akan dikembangkan adalah Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut serta Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut meliputi tujuh titik utama, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, dan Jakarta. Adapun Koridor Pantai Utara Jawa memiliki empat titik utama, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Dengan adanya pengembangan kedua koridor ini, nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/ ukuran pertumbuhan ekonomi regional) di Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut diharapkan meningkat empat kali, yakni dari 74 miliar dollar AS (pada 2008) menjadi sekitar 273 miliar dollar AS pada 2030. Itu dapat terwujud jika perekonomian kawasan tersebut tumbuh lebih cepat dari 4,7 persen saat ini menjadi 6,1 persen.

Adapun di Koridor Pantai Utara Jawa, nominal PDRB setempat akan tumbuh dari 178 miliar dollar AS menjadi 770 miliar dollar pada 2030. Itu dengan syarat perekonomian tumbuh lebih cepat, yakni dari posisi sekarang 5,9 persen menjadi 6,9 persen per tahun.

Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut dikembangkan karena memiliki beberapa sektor industri yang layak dibangun lebih besar, yakni kelapa sawit dan industri pengolahannya, karet dan produk turunannya, serta batu bara. Sementara Koridor Pantai Utara Jawa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan industri utama yang sudah ada, yakni sektor makanan, tekstil, peralatan transportasi.

Ada sekitar 44 proyek yang ditawarkan kepada para investor untuk Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut dan 65 proyek lainnya untuk Koridor Pantai Utara Jawa. Pengerjaannya akan dibagi dalam dua periode, yakni 2010-2014 serta 2015-2025.

Ada sembilan kelompok proyek yang akan dibangun di kedua koridor, yakni proyek pengembangan transportasi udara (tiga proyek); transportasi darat (termasuk angkutan bus, kargo, dan terminal ferry) sebanyak tiga proyek; dan transportasi laut (14 proyek). Selain itu, proyek jalan tol sebanyak 18 proyek; jalur kereta api (13 proyek); jembatan (satu proyek); pembangkit listrik (delapan proyek); sanitasi (18 proyek); dan air bersih (lima proyek).

Nilai proyek yang membutuhkan anggaran paling besar adalah pembangunan jalan kereta api, yakni mencapai 27,1 miliar dollar AS, kemudian disusul oleh proyek tol senilai 22 miliar dollar AS, serta proyek jembatan senilai 11 miliar dollar AS. Seluruh proyek infrastruktur ini sudah masuk dalam buku PPP (Public Private Partnership) atau buku yang menampung daftar proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta.