SBY: Komando Penanganan Merapi di BNPB

JAKARTA, KOMPAS.com — Erupsi Gunung Merapi diperkirakan masih terus berlanjut dan sulit diprediksi. Luasan daerah yang berbahaya pun makin luas. Maka dari itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mengambil langkah-langkah strategis dan ekstra dalam upaya tanggap darurat, baik yang berskala daerah maupun nasional. Salah satunya, Presiden memutuskan komando penanganan tanggap darurat berada di Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB.

"Kendali operasi tanggap darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi mulai hari ini berada di tangan Kepala BNPB. Satu komando. Yang bersangkutan diberikan otoritas oleh undang-undang. Yang bersangkutan adalah pejabat setingkat menteri. Meski Pemerintah DIY dan Jawa Tengah berfungsi, tetapi dilihat dari skalanya, saya putuskan komando di tangan BNPB, dibantu Gubernur DIY, Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda DIY, dan Kapolda Jateng," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/11/2010).

"Lalu, unsur pemerintah pusat akan kita ajukan, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Prinsipnya, pusat membantu daerah. Saya minta Menkokesra memastikan bantuan pemerintah pusat bisa dilakukan secara tepat, cepat, dan terkoordinasi dengan baik," kata Presiden.

Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri terlibat aktif dalam penanganan upaya tanggap darurat. "TNI sekarang telah melakukan persiapan, menugaskan satu brigade penanggulangan bencana yang dipimpin seorang brigadir jenderal. Ada batalyon kesehatan, batalyon zeni tempur untuk konstruksi, batalyon infanteri, batalyon marinir, batalyon perbekalan dan angkutan.

Brigade tersebut bertugas membangun fasilitas, seperti rumah sakit lapangan, mengaktifkan semua fasilitas rumah sakit di situ, membangun dapur umum, dan segera bisa bekerja sehingga kepanikan masyarakat bisa dikurangi manakala dapur umum tersedia dan mampu menyediakan makanan bagi 150.000 pengungsi. "Brigade TNI di bawah kendali BNPB," kata Presiden.

Sementara itu, Polri juga membentuk satuan tugas guna membantu arus lalu lintas dan pengamanan terhadap rumah-rumah warga yang ditinggalkan. Satgas ini juga berada di bawah komando BNPB.