Dugaan Monopoli PRJ Memanas Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com- Tuduhan monopoli penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali memanas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil Presiden Direktur PT Jakarta International Expo (JIExpo) Hartati Murdaya, selaku penyelenggara PRJ, untuk dimintai keterangan seputar status penyelenggaraan PRJ.

"Tuduhan monopoli ini tidak berdasar. Kami tidak pernah memonopoli penyelenggaraan PRJ," kata Hartati Murdaya, saat ditemui di kantor KPPU, Selasa (9/11/2010).

Menurut Hartati, Pelaksanaan PRJ dilakukan berdasar Peraturan Daerah (perda) DKI Jakarta 12/1991 tentang penyelenggaraan PRJ. Dalam perda itu disebutkan, lokasi penyelenggaraan PRJ telah ditetapkan secara permanen di areal gedung JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam perda itu juga penyelenggara diwajibkan memenuhi syarat memiliki lahan sendiri seluas minimal 44 hektar. Syarat ini hanya dapat dipenuhi oleh PT JIExpo dan tidak dapat dipenuhi oleh PT Jakarta International Trade Fair (JITF), sebagai penyelenggara PRJ sebelumnya.

"Kami adalah pemegang izin tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah," kata Hartati.

Pada 22 Desember 2003, Gubernur DKI Jakarta waktu itu Sutiyoso juga menerbitkan surat keputusan nomor 4100/2003 yang menunjuk PT JIExpo sebagai p enyelenggara pameran dan PRJ tahun 2004. Kemudian penunjukan oleh Gubernur DKI berlanjut pada 2005, tetapi kali ini penunjukan dilakukan secara tetap dengan persyaratan PT JIExpo memberikan saham sebesar 13,125 persen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Syarat itu disetujui dan masih berlaku sampai sekarang," kata Hartati.

Menurut Ketua KPPU, Tresna Priyana Soemardi, pemanggilan terhadap Hartati Murdaya, dilakukan untuk dimintai keterangan seputar dugaan praktek monopoli dalam penyelenggaraan PRJ. Selama ini ada beberapa laporan yang datang ke KPPU, dan menyebut PT JIExpo melakukan monopoli.

Sayangnya, Tresna tidak bersedia menyebutkan, siapa pihak yang melakukan pelaporan dan kapan tanggal pelaporan. "Pelapor dan tanggal kita rahasiakan," kata Tresna.