Mekkah, Kompas
”Wukuf adalah inti haji. Kami imbau jemaah menjaga kondisi fisik agar bisa datang ke Arafah,” ujar Menteri Agama yang juga Amirul Haj, Suryadharma Ali, di Mekkah, sebagaimana dilaporkan Media Centre Haji Kementerian Agama, Jumat (12/11).
Salah satu titik yang paling mengkhawatirkan adalah saat jemaah melontar jumrah di Jamarat, Mina. Jutaan anggota jemaah biasanya berdesak-desakan saat hendak melontar jumrah. ”Kami evaluasi titik kritis berada di Jamarat,” kata Wakil Kepala Satuan Tugas Mina Kasmudi Ihsanudin Salam di Mekkah, Kamis.
Untuk itu, petugas haji disiapkan untuk membantu jemaah agar tidak terjadi peristiwa yang membahayakan. ”Persiapan sudah kami lakukan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama A Ghofur Djawahir, Jumat.
Sejak Kamis pukul 14.00 waktu Mekkah, layanan transportasi jemaah haji dari maktab ke Masjidil Haram atau sebaliknya dihentikan sementara. Sebab, kata Wakil Kepala Daerah Kerja Mekkah Bidang Transportasi Tatan Rustandi, bus-bus itu dipersiapkan untuk mengangkut jemaah yang hendak wukuf ke Arafah.
”Kami telah melakukan sosialisasi kepada jemaah,” ujar Tatan. Penghentian sementara layanan transportasi tersebut akan diberlakukan hingga tanggal 20 November 2010.
Hingga kemarin, jemaah haji nonkuota asal Indonesia yang tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berjumlah 3.113 orang. Pada musim haji tahun lalu (2009), jumlah jemaah nonkuota sekitar 3.000 orang. Menurut Kepala Daerah Kerja Jeddah Ahda Barori, ribuan anggota jemaah nonkuota itu diberangkatkan oleh 47 kelompok bimbingan ibadah haji. ”Angka itu baru yang dapat kami data,” ujarnya.
Jemaah nonkuota membuat petugas haji repot. Beberapa di antara mereka menemui kesulitan, seperti soal angkutan dari bandara ke Mekkah atau pondokan yang kurang layak. ”Tetapi, bagaimanapun, mereka tetap kami urus,” kata Ghofur.
Menurut Ghofur, jemaah haji nonkuota juga menemui kendala saat di Tanah Air. ”Saya banyak mendapat informasi, banyak anggota jemaah yang tidak bisa berangkat. Bahkan, ada yang menelepon mengapa pemerintah tidak mengurus mereka,” katanya. Padahal, jemaah nonkuota itu tidak melalui jalur resmi.