JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar berharap, kasus melenggangnya tersangka kasus pajak Gayus HP Tambunan ke Bali adalah kasus terakhir yang terjadi di Indonesia. Pemerintah dikatakan mengambil hikmah dari kasus yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencoreng wajah Indonesia.
"Kita jadikan ini pengalaman yang cukup berharga untuk bahan pengambilan kebijakan yang lebih baik," ujar Patrialis kepada para wartawan seusai bertemu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin (14/11/2010).
Patrialis menambahkan, saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Kendati demikian, Patrialis menegaskan bahwa rutan Mako Brimob bukan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. "Saat ini kita harus mencari solusi yang baik," sambungnya.
Ditambahkannya, pada Selasa esok, dirinya akan melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang