Dana BOS Sekolah Swasta Juga "Dicuekin"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap diskriminatif yang ditunjukkan pemerintah kepada sekolah dan guru-guru swasta bukan hanya pada kesetaraan profesi, melainkan juga political will untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta lewat dana bantuan operasional pendidikan (BOS). Sekolah-sekolah swasta mengaku tidak mudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman seusai aksi damai 3.000 guru swasta se-Indonesia di Istana Negara dan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2010). Dalam aksinya, para guru swasta tersebut menuntut kesetaraan antara guru swasta dan guru negeri (PNS).

"Sekolah swasta itu sudah ada sebelum ada sekolah negeri. Sekolah swasta juga memiliki kontribusi, lalu kenapa dibedakan dengan sekolah negeri," ucap Suparman kepada Kompas.com.

Selain itu, lanjut Suparman, soal dana BOS untuk SD dan SMP, sekolah-sekolah swasta pun masih tergantung political will dari pemerintah daerah. Untuk memperoleh BOS tidak mudah, bahkan dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah siswa di sekolah swasta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Presidium Guru Swasta Dede Permana mengatakan, pemerintah terlalu diskriminatif memandang guru dan sekolah swasta. Guru swasta masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

"Yang lebih menampar kami lagi adalah guru swasta tidak diperbolehkan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)," ungkap Dede.

"Keputusan itu sangat mencederai kami. Intinya, kami ingin menuntut hak dan perlakuan yang sama antara guru swasta dan guru negeri karena kontribusi kami di dunia pendidikan juga sama," tambahnya.