Penunjukan Basrief Harus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Eep Saefuloh Fatah, mengindikasikan adanya kelalaian pemerintah dalam pemilihan Jaksa Agung Basrief Arief.

Pasalnya, pemilihan jaksa agung ini tidak dilakukan secara terbuka sehingga membuat publik terkejut.

"Publik sebenarnya mengharapkan terbuka untuk pemilihan pos-pos penting. Memang ini hak prerogatif, tapi ketika hak itu dilaksanakan tertutup, ini keliru," ungkap Eep, Jumat (26/11/2010), seusai peluncuran buku Mengapa Sri Mulyani? di Graha Niaga, Jakarta.

Ia mengungkapkan, seharusnya ada mekanisme pemilihan jaksa agung yang melibatkan publik, seperti yang terjadi dalam pemilihan Ketua KPK. "Pemilihan Busyro terbuka untuk publik, di sana ada pelibatan publik yang sangat mendalam sejak awal," ucapnya.

Sementara dalam kasus Basrief, Presiden memang dengan mencolok menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih jaksa agung tanpa mengindahkan publik.

"Seharusnya ada pelibatan publik, misalnya membuat hearing dengan legislatif sehingga publik tahu kalau ada hal yang meragukan dari calon itu. Harusnya hal ini yang diadopsi," ungkap Eep.

Sebagaimana yang diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Basrief Arief menjadi Jaksa Agung. Basrief Arief merupakan mantan Wakil Jaksa Agung pada masa Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Ia juga sempat menjadi Ketua Tim Pemburu Korupsi yang dibentuk Kemenhuk dan HAM, dan kemudian pensiun pada tahun 2007.