Soal Yogya, Momentum SBY Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai, pernyataan terbuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal monarki dalam konteks Kesultanan Yogyakarta sangat serius.

Pasalnya, momentum tersebut dinilai sangat tidak tepat. "Sekarang ini air mata pun belum kering. Tapi, masyarakat Yogya kembali dibangkitkan dengan momentum yang tidak tepat. Orang yang memberikan masukan kepada SBY selalu terburu-buru," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu (1/12/2010).

Politisi PDI-P ini mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih menekankan fokus pada upaya penyelesaian bencana yang belum juga pulih pascaletusan Gunung Merapi. Derasnya lahar dingin juga masih menyerang Yogyakarta akhir-akhir ini. "Akibatnya, apa yang diekspresikan masyarakat Yogya sudah sangat ekspresif dengan meminta referendum," katanya.

Walau demikian, Pram melihat bahwa referendum akan mengganggu kesatuan NKRI. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak terjadi disinformasi terlalu jauh, termasuk soal pengangkatan gubernur dan wakil gubernur wilayah tersebut.

Menurutnya, Keistimewaan Yogyakarta tidak boleh diganggu gugat. Bagaimanapun, lanjut Pram, kesepakatan antara Bung Karno dan Sultan Hamengkubuwono IX merupakan bagian dari sejarah. Setelah draf diserahkan ke DPR, Pram mengatakan bahwa pembahasan akan dilanjutkan, terutama soal satu pasal mengenai pengangkatan kepala daerah.