Omzet Warteg Harus Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pajak terhadap usaha makanan dan minuman tidak dimaksudkan untuk membunuh usaha kuliner di Jakarta. Jika omzet wajib pajak terlalu rendah, maka perlu ada peninjauan kembali terhadap sasaran wajib pajak melalui penentuan nilai omzet minimum.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, persetujuan DPRD atas rencana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tidak menyinggung mengenai besaran omzet usaha boga. Jika kemudian Dinas Pelayanan Pajak DKI menetapkan pajak restoran sebesar 10 persen terhadap warung tegal (warteg) atau warung makanan lain dengan omzet minimum sebesar Rp 60 juta per tahun, hal itu perlu dikaji secara lebih mendalam.

"Perda ini tidak dimaksudkan untuk menggilas warteg atau warung kecil, apalagi DKI tidak punya alat ukur untuk menentukan omzet dari warung itu. Semangat pembahasan Perda ini bukan untuk mempersulit, membebani dan harus pro-investasi," kata Selamat Nurdin di Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2010).

Dia mengatakan, jika kemudian ditafsirkan salah, terutama dalam besaran omzet dari batasan pengenaan pajak, nilai Rp 60 juta itu nilai lama, yang harus disesuaikan dengan kajian terbaru.

Untuk itu, DPRD akan meninjau ulang terhadap ditetapkannya Perda tersebut. DPRD juga akan meninjau petunjuk teknis mengenai nilai omzet minimum wajib pajak dalam Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan Perda tersebut.

"Perda itu, jika dipaksakan diterapkan 1 Januari (2011), DPRD akan meminta peninjauan ulang, menunda pelaksanaan, dan atau memberi rekomendasi dalam Pergub mengenai jumlah omzet yang memadai," jelasnya.

Jika Dinas Pelayanan Pajak tetap menentukan nilai omzet minimum sebesar Rp 60 juta per tahun, atau taruhlah Rp 164.400 per hari, hal ini akan memengaruhi sebagian besar bisnis kuliner di Ibu Kota.

Kamar Dagang Industri DKI mencatat, setidaknya 90 persen usaha jasa boga anggota Kadin DKI memiliki omzet lebih dari Rp 60 juta per tahun. Usaha ini meliputi jenis katering, restoran, maupun kantin.